nzwrestling.com

News - Mantan Wakapolri Komjen Pol. Oegroseno, bergabung dalam jajaran Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat. Setelah mengabdi puluhan tahun di kepolisian, Ketua PP PTMSI (Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) ini akhirnya memutuskan terjun langsung ke gelanggang politik.

Oegroseno melihat banyak pembenahan di bidang penegakan hukum yang perlu dilakukan. Kepada tim Podcast Tirto For Your Pemilu, pria yang pernah menjadi Wakil Kepala Polri (Wakapolri) ini juga membeberkan persiapannya pertama kali menjadi calon legislatif (caleg) di Dapil Sumatera Utara I.

“Siapa tahu bisa memberikan pemikiran-pemikiran terbaik lagi untuk negara dan bangsa, ini khususnya dalam hukum tadi,” kata dia.

Di Timnas AMIN, Oegroseno juga aktif memberikan banyak masukan sebagai penasihat, terutama di bidang hukum. Intensnya palagan Pilpres 2024, banyak disebut sejumlah pihak membuat aparat penegak hukum ikut cawe-cawe memenangkan paslon tertentu.

Menurut Oegroseno, netralitas TNI-Polri masih dapat diharapkan. Hal ini dia pastikan dengan terus melakukan klarifikasi laporan-laporan di lapangan.

Selain itu, dia berbagi soal dua kepengurusan yang menimbulkan konflik di tubuh PP PTMSI. Konflik ini masih belum menemui titik terang hingga saat ini. Kepada Tirto, dia membeberkan duduk perkara masalah di tubuh dunia tenis meja Tanah Air.

Berikut ini petikan wawancara Tirto diPodcastFor Your Pemilu (FYP)dengan Komjen Pol. Oegroseno:

Kenapa sekarang memutuskan terjun ke politik?

Jadi setelah pensiun 2014, jadi sembilan tahun, menjelang sepuluh tahun ini, sepertinya ada panggilan hati kita melihat perkembangan situasi yang berkaitan dengan penegakan hukum ya.

Jadi, berbeda dengan zaman-zaman dulu di situ. Saya ketemu sama rekan-rekan di DPP Nasdem, diharapkan Pak Oegroseno mau bergabung, saya terima. Awalnya saya juga tidak terlalu ingin masuk lagi, tapi mungkin siapa tahu bisa memberikan pemikiran-pemikiran terbaik lagi untuk negara dan bangsa, ini khususnya dalam hukum tadi.

Kecemasan dan dorongan apa yang mendorong untuk berpolitik?

Kita setelah pensiun banyak bergaul dengan masyarakat. Kemudian kita mengikuti perkembangan beberapa perubahan undang-undang, ada kaitan Undang-undang KPK.

Lalu ada rencana kitab undang-undang hukum pidana juga mau diamandemen, hukum acara juga diamandemen, kemudian masalah penanganan narkotika yang tidak pernah tuntas, gitu. Banyak masalah-masalah hukum yang kira-kira saya harus berbuat apa, gitu.

Jadi, kasihan masyarakat kalau enggak ada yang turun dengan niat berjuang lagi.

Kenapa memilih Nasdem?

Dari sekian partai politik yang saya lihat tidak memaksakan ya, tidak memaksakan bahwa calon presiden harus dari anggota parpol, ya Nasdem, kemudian didukung oleh PKS untuk di situ. Jadi ya nasionalisnya Pak Nasdem Surya Paloh itu yang saya lihat ini kelihatannya tokoh yang bisa dijadikan panutan ke depan.

Kenal Pak Surya Paloh dulu atau Anies Baswedan?

Saya kenal Pak Surya Paloh sebenarnya tahun 1991. Dulu kan Pemrednya Harian Prioritas, saya dulu Kapolsek di situ. Jadi kalau makan siang di situ, kalau enggak ada duit kita kan enggak boleh meres. Makan siang di kantornya [Harian Prioritas] itu aja. Jadi kenal akrab dengan grupnya Harian Prioritas.

Dengan Pak Anies Baswedan sendiri?

Pak Anies waktu saya ngikuti beliau dari jauh ya. Beliau waktu waktu jadi juru bicara berkaitan [kasus] Cicak-Buaya. Nah, terus kemudian di Gubernur DKI saya diajak bergabung di tim gubernur untuk percepatan pembangunan khusus pencegahan korupsi dan bidang hukum.

Nah, di situ saya lihat kepemimpinan Pak Anies selama saya 35 tahun dua bulan di Polri di Republik ini, saya tidak pernah menemukan pemimpin seperti Pak Anies ini ya. Menghormati sesama rekan. Jadi kalau mau ambil keputusan didengar dua atau tiga belah pihak supaya beliau lebih banyak menerima masukan.

Dan khususnya di pencegahan korupsi ini, saya setelah lima tahun bertugas bersama Pak Anies, laporan tim untuk pencegahan korupsi ini bisa mencegah bocornya anggaran dari APBD DKI itu selama 5 tahun hampir Rp7 triliun.

Anda berjuang di Dapil Sumatera Utara I, ada strategi menarik pemilih Gen Z?

Kepemimpinan saya di Polda Sumut, sebagai Kapolda ya, tahun 2010-2011. Saya selalu membangun komunikasi. Dengan mahasiswa HMI, dengan beberapa organisasi Islam itu, FPI dan sebagainya, ya kita berikan edukasi. Jangan sampai misalnya, kalau unjuk rasa menimbulkan kerusakan atau kekerasan.

Alhamdulillah, semuanya bisa diajak dialog. Jadi kunci komunikasi itu dengan beberapa pihak di masyarakat itu sebenarnya bisa dilakukan. Makanya saya bilang, pernah saya katakan bahwa senjata utama polisi itu bukan pistol, [senjatanya] adalah komunikasi.

Kalau pintar komunikasi, saya rasa pistol itu bisa jadikan souvenir aja dan bela diri aja.