News - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuat pulau sampah yang akan dipusatkan di laut Jakarta Utara. Ide brilian ini, nantinya akan memanfaatkan sendimen alias lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah DKI Jakarta serta dari sampah-sampah masyarakat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, mengatakan tumpukan sedimen berasal sungai-sungai kerap kali menjadi persoalan karena setiap hari dikeruk dan tidak ada lagi tempat pembuangan. Maka, salah satu opsi bisa ditarik adalah memindahkan ke area pesisir laut utara menyerupai pulau.

"Jadi, nanti pembuangan sampah itu, termasuk sedimen, menjadi pulau-pulau," kata Heru di Rorotan, Jakarta Utara, Senin (13/5/2024).

Pengelolaan atas pulau tersebut, kata Heru, nantinya bisa dipegang oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta. Oleh dinas terkait, pulau-pulau sampah ini bisa dikembangkan selain menjadi tempat pembuangan akhir sampah juga menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

"Pulau-pulau itu bisa pengolahan dinas, Dinas Taman. Juga tentunya untuk pengolahan sampah itu sendiri dan kita bisa menambah RTH," tuturnya.

Heru juga sudah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk melakukan kajian atas rencana pembuatan pulau sampah tersebut. Menurut Heru, Pemprov DKI memang harus membuat pulau sampah di laut Jakarta.

Sebab, Pemprov DKI tak lagi memiliki lahan untuk menjadi lokasi pembuangan sampah dari jutaan masyarakat Jakarta. Pemprov DKI juga disebut tak mungkin terus-menerus membuang sampah di TPS Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Kalau saya ditanya, ya kita harus ke depan seperti itu. Tidak mungkin lagi membuang sampah Bantar Gebang di wilayah daratan Jakarta," kata Heru.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pembangunan tempat pengolahan sampah di pulau di laut Jakarta sejatinya bukan rencana baru. Rencana ini disebut telah ada sejak 2013. Terlebih, sudah ada negara percontohan seperti Singapura yang memiliki pulau sampah.

"Kita punya beberapa contoh, kayak di Singapura dengan Pulau Semakau-nya. Mereka juga concern terhadap pengelolaan sampahnya," ujar dia.

TUMPUKAN SAMPAH DI CILINCING

Warga berjalan meniti jembatan bambu yang penuh sampah di sekitarnya, di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (8/6/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

Negeri Singa itu merupakan negara yang membuat pulau buatan dari sampah pertama. TPA lepas pantai ini diberi nama TPA Semakau menjadi solusi sementara untuk masalah sampah di Negara Singa terebut.

TPA ini dirancang untuk menangani sampah dari Singapura untuk memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya terlindungi. Plastik adalah kategori limbah terbesar yang dibuang di Singapura,ada kurang lebih sekitar 763.400 ton menurut data dari Badan Lingkungan Nasional (NEA).

Hanya 6 persen dari 763.400 ton limbah plastik yang bisa didaur ulang. Analisis data NEA menunjukkan bahwa limbah plastik per kapita telah meningkat hampir 20 persen selama 15 tahun terakhir.

"Sekali lagi, bagaimana reklamasinya, prosesnya, ataupun nanti pemanfaatan pulau-pulau yang ada di perairan Jakarta, itu memang akan kita lakukan kajian dahulu dengan pakar dan pemerhati lingkungan," ucap dia.

Ide gagasan membuat pulau sampah di laut utara justru menuai kritik. Salah satunya dari Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Dia mengatakan, wacana tersebut belum tepat dilakukan di Indonesia apalagi berkacanya dari Singapura.

"Karena kita kan banyak pulau-pulau masih kosong. Kalau Singapura itu tidak punya pulau lain lagi," ujar dia saat dihubungi Tirto, Senin (13/5/2024).

Belum lagi, kata dia, di Indonesia masalahnya adalah inkonsistensi kebijakan. Setiap kebijakan dibuat, selalu berubah kemudian hari setelah pemimpin berikutnya berkuasa. Sehingga proyek tersebut akhirnya mangkrak dan dampaknya terhadap lingkungan rusak.

"Kebijakan itu seringkali jadi ajang untuk urusan cuan. Tidak ada pertanggungjawaban secara berkesinambungan. Itu tidak ada. Artinya putus di situ," ujar Trubus.

Sementara, lanjut Trubus, dari sisi cost benefit akan lebih banyak dikeluarkan ketimbang didapat. Karena cost dikeluarkan berkaitan masalah lingkungan yang dipertaruhkan, terumbu karang yang rusak, ikan-ikan yang mati, hingga ekosistem laut lainnya.