News - Mahfud MD menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi di antara delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 menjadi sejarah baru. Sebab, sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sidang-sidang sengketa pemilu terdahulu.

“Nah soal dissenting opinion, ini menarik, sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu, itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya mengikuti MK sejak awal, sampai sekarang tidak ada dissenting opinion dalam pemilu,” kata Mahfud MD di Posko Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dibeberkan Mahfud, dalam kode etik hakim, apabila gugatan yang diputuskan mengenai jabatan seseorang, maka harus satu suara. Dengan begitu, akan ada persepsi bahwa semua hakim yang memutuskan kompak dan nantinya terhindar dari masalah.

“Oleh sebab itu Anda lihat saja Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 tidak pernah ada dissenting opinion. Semua hakim suaranya sama. Kalau ada yang tidak setuju, itu dikompakkan dulu. Tapi rupanya ini tidak bisa disatukan, sehingga terpaksa dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum,” ungkap Mahfud.

Eks Ketua Hakim MK itu juga memandang semua hakim yang memutuskan sengketa Pilpres 2024 itu bekerja dengan baik.

Di sisi lain, Mahfud memiliki harapan besar bahwa putusan MK itu akan menghentikan kontra-kontra politik yang sebelumnya terjadi. Bahkan ke depannya, menurut dia, masyarakat dan pejabat baru harus fokus bersatu memperbaiki Indonesia.

“Tapi sebaiknya, negara ini konsentrasi memperbaiki diri dan membangun kembali kekompakan. Karena di berbagai belahan dunia, sekarang situasi geopolitik sedang jadi masalah dan bisa saja berdampak pada kita,” ujar Mahfud.

Meski demikian, kata Mahfud, harapan besar juga harus dilantunkan atas pesta demokrasi selanjutnya yang sudah sepatutnya diperbaiki. Apalagi, dalam waktu dekat akan terselenggara Pilkada 2024.

Pilkada serentak tahun ini sudah akan dimulai pendaftaraannya sejak Juni 2024, kata Mahfud. Berbagai kecurangan dan campur tangan kekuasaan tidak seharusnya kembali terulang.

“Jadi karena sudah 2 bulan lagi, berarti ini harus ada kerja-kerja cepat untuk lakukan penataan-penataan, apakah itu peraturan, PKPU-nya atau apa, kita lihat nanti perkembangan,” ucap Mahfud.