nzwrestling.com

News - Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam putusan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah menolak permohonan dan menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum meski ada 3 hakim menyatakan dissenting opinion.

Para kandidat yang hadir mendengarkan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku akan segera memberikan keterangan usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Jadi sore ini kita akan memberikan pernyataan terkait dengan putusan tadi dan beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir yang nantinya akan menjadi respons kami atas putusan," kata Anies di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Di sisi lain, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Dia juga sekaligus mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 usai putusan MK dibacakana hari ini.

"Kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor urut 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres 2024," kata Cak Imin saat Konferensi Pers di Kantor PKB, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Cak Imin berharap, kepercayaan kemenangan Pilpres kepada Prabowo-Gibran mampu membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, dan makmur untuk semua. Serta juga menginginkan bahwa Prabowo mampu merawat demokrasi Indonesia ke depannya.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku menerima putusan MK dan menilai hari ini sebagai akhir perjalanan mereka.

"Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya, kami sepakati untuk menerima, kami terima dan kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan," kata Ganjar saat memberikan keterangan.

Ganjar menyoroti dissenting opinion yang disampaikan Arief Hidayat. Ia mengapresiasi sikap Arief yang mau mengabulkan permohonan mereka. Hal itu, kata Ganjar, adalah bukti hakim konstitusi punya hati nurani dan punya ruang sendiri.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga menyatakan menerima demi keadaban hukum. Ia mengaku puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena ada dissenting opinion dalam putusan kali ini.

"Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak ada pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini, pertama dalam sejarah konstitusi," kata Mahfud.

Pemerintah & Partai-Partai Mengambil Sikap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menilai putusan MK memberi dampak bahwa putusan lembaga penyelenggara pemilu ini tentang kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024 sah secara hukum. Untuk itu, KPU akan melakukan penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres RI terpilih pada Rabu (24/4/2024) nanti.

"Dalam SK [Surat Keputusan] 360 karena dianggap benar, tahapan berikutnya penetapan presiden dan wapres terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 24 April 2024 jam 10.00 WIB di Kantor KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asyari usai mendengar pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK.

Pemerintah, lewat Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres. Ari mengatakan, putusan MK menafikan tudingan aksi pemerintah selama ini.

"Berdasarkan pertimbangan hukum dari kedua putusan MK tersebut, tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, antara lain kecurangan dan intervensi terhadap pemilu, politisasi bansos, mobilisasi aparat, dan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah telah dinyatakan tidak terbukti," kata Ari dalam keterangan, Senin (22/4/2024).

Ari pun mengajak pemerintah untuk bersatu kembali usai putusan MK. "Pilpres sudah selesai, saatnya bersatu kembali untuk bekerja bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang makin maju," kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, juga akan menyiapkan dan mendukung proses transisi pemerintah saat ini kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Pemerintah juga akan menyelesaikan semua program hingga akhir pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.

Selain sikap pemerintah, sikap partai pendukung kandidat Pilpres pun mengeluarkan sikap mereka masing-masing dalam pemilu. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju menyatakan Partai Golkar menghormati putusan MK dan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Partai Golkar secara keseluruhan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/04/2024).

Airlangga pun mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja sama untuk Indonesia Maju.

"Kembali merajut persatuan, waktunya untuk bekerja bersama-sama untuk Indonesia Maju dan Sejahtera," kata Airlangga.

Sekjen Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid menyatakan koalisi mereka akan menerima partai yang bergabung dalam koalisi kubu 01 dan 03.

"Ada, pasti ada partai 01 dan 03 yang gabung (koalisi)," kata Nusron saat konferensi pers di Media Centre TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga memastikan bahwa rekonsiliasi dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat insentif dan produktif dalam membentuk peta koalisi baru untuk pemerintahan ke depan lebih efektif.

"Komunikasi kami dengan partai-partai politik yang ada di sisi lain sangat intensif dan cukup produktif. Semoga menghasilkan sebuah peta koalisi baru," ucap Muzani.

Selain itu, Prabowo juga dipastikan bakal bertemu dengan para pimpinan partai politik hingga tokoh masyarakat yang dianggap simbol persatuan bangsa.

"Prabowo akan selalu berpikir positif oleh karena itu upaya rekonsiliasi akan diajukan termasuk dengan pimpinan partai politik atau tokoh yang dianggap simbol persatuan bangsa," ujar dia.

Muzani pun tidak memungkiri bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu waktu.

"Kapan bertemu Bu Mega? Sekarang (Prabowo) sudah mencocokkan waktu," ucap Muzani.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak menutup kemungkinan akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Pria yang sebelumnya mengusung pasangan Anies-Muhaimin dan Koalisi Perubahan dalam Pilpres 2024 ini menilai, opsi masuk kabinet Prabowo-Gibran tidak ada masalah selama demi kepentingan bangsa.

"Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga, itu yang pertama. Kita bisa pertimbangkan, kalau enggak ada usulan lain enggak apa-apa sebenarnya untuk Indonesia lebih baik, dengan spirit dan semangat apa yang bisa kita lakukan hari ini," kata Surya Paloh di Kantor Partai Nasdem, hari ini.

Surya menyampaikan bahwa Nasdem harus bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran karena kondisi Indonesia yang membutuhkan persatuan. Dirinya mengingatkan bilamana Nasdem tak tergabung dalam kubu pemerintahan maka yang terancam adalah stabilitas dan persatuan nasional.

"Salah satu modal terbesar yang dipahami Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, saya pikir ini ancaman bagi kita semua sebagai suatu bangsa," kata mantan kader Partai Golkar itu.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Juru Bicara PPP Achmad Baidowi menilai, putusan MK adalah akhir dari polemik Pilpres 2024.

"Putusan MK ini menjadi bagian terakhir dari rangkaian pemilu presiden dengan segala dinamikanya," kata pria yang akrab disapa Awiek, Senin (22/4/2024).

Awiek pun mengajak semua pihak di Indonesia untuk kembali bersatu membangun negeri dengan semangat persatuan. Ia mengatakan, kontestasi politik lima tahunan adalah instrumen demokrasi yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. "Karena itu lah pembangunan Indonesia tujuannya untuk kesejahteraan rakyat," kata Awiek.

Proses persidangan di MK,kata Awiek, memberikan contoh baik dalam penyelesaian sengketa kepemiluan yang diikuti kedewasaan sikap politik. Ia mengaku tinggal menunggu pelantikan pasca putusan MK dibacakan.

"Setelah putusan MK, maka akan dilanjutkan penetapan pemenang pilpres oleh KPU dan puncaknya pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober," kata Awiek.

Namun, saat dikonfirmasi lebih jauh soal kemungkinan merapat, Awiek belum merespons tentang hal tersebut.