News - Ketua DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, menolak usulan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Hugua, yang ingin politik uang atau money politics dilegalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut Dede, partainya lebih baik mengatur sistem politik yang saat ini masih buruk, seperti janji politik, rekam jejak, dan visi misi agar mendapatkan kepercayaan rakyat.
"Kami dari Demokrat tidak setuju," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Dede khawatir melegalisasi politik uang akan merusak demokrasi. Sebab, orang akan berlomba-lomba mencari uang ketika diatur dalam PKPU.
"Akibatnya menjadi seorang wakil rakyat adalah mengembalikan modal. Itu tidak baik. Justru yang harus kita lakukan ke depan, kita harus memperbaiki sistem yang ada, agar tidak lagi hitung-hitungan adalah gede-gedean money politics," tutur Dede Yusuf.
Penolakan serupa sebelumnya disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Politikus Partai Golkar itu meyakini sebagian besar anggota DPR RI di komisinya masih taat pada asas pemilu.
"Kita enggak melegalkan, kita anti moral hazard pemilu, anti money politics," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Usulan legalisasi politik uang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, yang saat rapat pembahasan PKPU pencalonan Pilkada Serentak 2024.
“Kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu. Karena money politics ini keniscayaan. Kita juga tidak money politics, tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Ia mengatakan jika politik uang tidak dilegalkan dalam PKPU, maka pemilu akan selalu dimenangkan oleh para saudagar yang memiliki modal banyak ketika ikut ajang kontestasi.
“Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan [jadi] pemenang ke depan adalah para saudagar,” tutur Hugua.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pilkada Mahal sebab Ulah Elite, Cakada Dipilih DPRD Bukan Solusi
Hoaks Foto Amplop Dinarasikan Sebagai Bukti Politik Uang Pilkada
Pesan Hasto Wardoyo saat Mencoblos di TPS 2: Jangan Politik Uang
Sanksi Politik Uang dalam Pilkada untuk Penerima dan Pemberi
Populer
Polda Sumut Benarkan AKBP DK Dipecat karena Kelainan Seksual
Ketahanan Pangan di Tangan Militer: Untung atau Buntung?
Anggaran Dipangkas, Nasib Pekerja Lepas RRI & TVRI Terhempas
MA Desak PN Jakut Laporkan Hotman Paris & Razman Arif ke Polisi
Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Mau Melawan Efisiensi Anggaran
Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Pak Jokowi, Lucu Juga
Detik-Detik Hakim Arif Tegur Terdakwa Penembakan Bos Rental
Prabowo Klaim Kinerja 100 Hari Pemerintahannya di Luar Prediksi
Flash News
PB IDI Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi PPDS
KPK Jadikan HP Hasto & Kusnadi Alat Bukti di Sidang Praperadilan
MA Desak PN Jakut Laporkan Hotman Paris & Razman Arif ke Polisi
Prabowo Klaim Kinerja 100 Hari Pemerintahannya di Luar Prediksi
Kades Kohod Sudah Diperiksa soal Dugaan Pemalsuan SHM Pagar Laut
Khofifah Nilai MBG dapat Menguatkan Kecerdasan dan Iman Anak
Agustiani Tio Surati Ketua KPK Minta Izin Berobat Kanker di Cina
Eks Dirut Dana Pensiun Bukit Asam Divonis 9 Tahun Penjara
Kejagung Sita Barang usai Geledah Kantor Ditjen Migas ESDM
Jawaban TVRI & RRI soal Isu PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran
Prabowo Akui Beri Perintah Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor
Prabowo Mengaku Grogi Beri Taklimat di Hadapan Muslimat NU
Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Harta Isa Rachmatarwata Rp38,9 M
Zarof Ricar Terima Uang Rp6 M untuk Tangani Kasasi Ronald Tannur
Oditur Militer Ungkap Kronologi Kasus Penembakan Bos Rental