News - Ketua DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, menolak usulan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Hugua, yang ingin politik uang atau money politics dilegalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Menurut Dede, partainya lebih baik mengatur sistem politik yang saat ini masih buruk, seperti janji politik, rekam jejak, dan visi misi agar mendapatkan kepercayaan rakyat.
"Kami dari Demokrat tidak setuju," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Dede khawatir melegalisasi politik uang akan merusak demokrasi. Sebab, orang akan berlomba-lomba mencari uang ketika diatur dalam PKPU.
"Akibatnya menjadi seorang wakil rakyat adalah mengembalikan modal. Itu tidak baik. Justru yang harus kita lakukan ke depan, kita harus memperbaiki sistem yang ada, agar tidak lagi hitung-hitungan adalah gede-gedean money politics," tutur Dede Yusuf.
Penolakan serupa sebelumnya disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Politikus Partai Golkar itu meyakini sebagian besar anggota DPR RI di komisinya masih taat pada asas pemilu.
"Kita enggak melegalkan, kita anti moral hazard pemilu, anti money politics," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Usulan legalisasi politik uang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Hugua, yang saat rapat pembahasan PKPU pencalonan Pilkada Serentak 2024.
“Kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu. Karena money politics ini keniscayaan. Kita juga tidak money politics, tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” kata Hugua di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Ia mengatakan jika politik uang tidak dilegalkan dalam PKPU, maka pemilu akan selalu dimenangkan oleh para saudagar yang memiliki modal banyak ketika ikut ajang kontestasi.
“Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan [jadi] pemenang ke depan adalah para saudagar,” tutur Hugua.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Indonesia Permisif terhadap Korupsi, Siapa Harus Tanggung Jawab?
Logika Salah Kaprah DPR RI soal Gagasan Politik Uang Dilegalkan
Siapa Anggota DPR RI PDIP yang Minta Money Politics Dilegalkan?
Pimpinan Komisi II DPR Tolak Usulan Soal Melegalkan Politik Uang
Populer
Kejati Jatim: INKA Habiskan Rp28 M dalam Proyek Fiktif di Kongo
Adu Kuat PDIP Melawan Trah Jokowi di Gelanggang Pilwalkot Solo
Konsekuensi Besar, Keppres Pindah Ibu Kota Baiknya Tak Buru-Buru
Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz Meninggal Dunia
Pemerintah Akan Umumkan 7 KEK Baru, Salah Satunya Smelter di IKN
UU TNI Soal Prajurit Berbisnis, KSAD: Banyak Anggota Jadi Ojol
Jika Anies & Ahok Maju Pilgub Jakarta, KIM akan Usung Siapa?
Untung Rugi Wajib Ikut Asuransi TPL bagi Pemilik Kendaraan