News - Anggota DPR RI dari PDIP meminta agar sistem money politics dilegalkan di Indonesia. Apa yang melatarbelakangi keinginan tersebut?
Kabar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang meminta money politics atau politik uangdilegalkan saja menjadi viral di media sosial. Salah satu akun platform X atau (Twitter) mengunggah video pembicaraan rapat Komisi II DPR RI.
Salah seorang anggota DPR RI yang diduga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian berkata money politics dilegalkan saja melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan batasan tertentu.
"Karena money politics ini keniscayaan. Kita juga tidak money politics, tidak ada yang pilih," katanya.
"Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa," sambung anggota DPR tersebut.
Ia beralasan, jika money politics tidak dilegalkan, maka terjadi "kucing-kucingan" hingga yang menjadi pemenang adalah saudagar.
Oleh sebab itu, menurutnya politik uang ebih baik dilegalkan saja dengan batasan tertentu. Apabila tidak punya uang, katanya pasti tidak menang dan rakyat tidak mau memilih.
"Kita legalkan maksimum Rp20.000 atau Rp50.000 atau Rp1 juta atau Rp5 juta. Karena ini permainan harus main disitu. Kalau bisa tindas menindas di lapangan," terangnya.
Terkini Lainnya
Profil Hugua, Eks Bupati Wakatobi Dua Periode
Artikel Terkait
PDIP Klaim Bersama Gerindra karena Sama-Sama Berorientasi Rakyat
Prabowo Bela Megawati, Sebut Punya Banyak Jasa & Keberhasilan
Gerindra Undang Megawati dan Jokowi Dalam Acara Puncak HUT ke-17
Profil Bendahara Demokrat Renville Antonio & Kronologi Meninggal
Populer
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Kebijakan Ruwet Prabowo: Jadi Polemik Dulu, Dibatalkan Kemudian
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
3 Kapal di Perairan Teluk Kayangan Lombok Timur Terbakar
Kades Kohod Klaim Jadi Korban Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang
Duduk Perkara Penggusuran Rumah Warga Pulogebang Jakarta Timur
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Kisah Sukses Kampung Samiler Pacu Ekonomi Lokal Berdaya Saing
Flash News
Dedi Mulyadi Janji Tindak Tegas Tambang Ilegal di Jawa Barat
Bima Arya Bantah Anggaran Retret Kepala Daerah Capai Triliunan
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
Indonesia Juara BAMTC 2025 usai Kalahkan Tuan Rumah Cina 3-1
Pengerukan Sungai Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Pram-Rano Karno
Jadi Kader Gerindra, Bobby & Luthfi Siap Jalani Perintah Prabowo
Sudah 3 Hari Paus Fransiskus Dirawat di RS karena Bronkitis
Dedi Mulyadi Ungkap Anggaran Baju Dinas Dihapus Imbas Efisiensi
Bobby Yakin Janji Kampanye Bisa Berjalan meski Ada Efisiensi
15 Orang Tewas saat Berdesakan di Stasiun New Delhi
Penumpang Panik saat Bus Transjakarta Berhenti di Perlintasan KA
Motif 2 Preman Ancam Anak TK Latihan Drum Band: Tak Diberi Uang
PDIP Klaim Bersama Gerindra karena Sama-Sama Berorientasi Rakyat
Fatimah, Pemilik Restoran Halal di Kota Taoyuan, Taiwan
Polda Jatim: Sopir yang Celakai Renville Antonio Tak Punya SIM