News - Sektor kesehatan harus terus dibenahi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).

Dia menilai tanpa kondisi kesehatan yang memadai, semua pencapaian lain akan menjadi kurang berarti. Kesehatan dinilai penting dalam upaya Indonesia menjadi negara maju.

Dalam acara tersebut, Jokowi juga membeberkan visi jangka panjang pemerintah untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an. Jokowi optimistis Tanah Air memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara maju.

“Kita memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi, baik GDP, baik income per kapitanya dihitung, peluangnya besar,” ujar Jokowi.

Jokowi pun menyoroti stunting yang perlu diatasi secepatnya. Meskipun Indonesia berhasil menurunkan prevalensi dari 37,6 persen ke 21,5 persen dalam 10 tahun terakhir. Namun, kata Jokowi, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah 14 persen.

“Saya hitung-hitung ternyata juga enggak mudah, tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini kita bisa capai 14 persen karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi,” tutur Jokowi.

Jokowi juga memamerkan pemerintah sudah mengirimkan alat-alat kesehatan yang canggih, seperti alat MRI (magnetic resonance imaging) dan catheterization laboratory (cath lab) di sejumlah rumah sakit daerah.

Kunjungan Presiden Jokowi di Bone Bolango

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan disela-sela meninjau lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (22/4/2024). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/rwa.

Pemerintah juga mengirimkan sejumlah alat kesehatan seperti USG, EKG dan alat lab untuk membantu penanganan masalah kesehatan di tingkat puskesmas. Namun, alat tersebut jadi tidak optimal digunakan sebab jumlah dokter dan dokter spesialis yang ada di Indonesia masih kurang.

Dia menekankan, minimnya jumlah dokter dan spesialis, merupakan masalah besar sektor kesehatan di Indonesia. Rasio dokter masih 0,47 per 1.000 penduduk. Jumlah ini jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 1,76 per 1.000 penduduk. Ditambah, terdapat sekitar 34 persen rumah sakit umum daerah yang belum memiliki dokter spesialis.

Dalam sesi wawancara cegat dengan awak media, Jokowi mengatakan solusi menggenjot produksi dokter dan spesialis ada dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 atau UU Omnibus Law Kesehatan yang diketok tahun lalu. Mantan Wali kota Solo itu mengklaim, beleid itu mempermudah proses pendidikan dokter.

Pendidikan kedokteran diperluas dengan proses skrining kualifikasi yang mumpuni. Ditambah, rencana induk bidang kesehatan (RIBK) ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Jokowi mengatakan, rencana ini akan menjadi pedoman dari tingkat pusat hingga kabupaten kota dan swasta dalam masalah kesehatan.

“Institusi pendidikan kita baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis,” ungkap Jokowi.