nzwrestling.com

News - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terang-terangan menyebut bahwa Pemilu 2024 sebagai paling buruk dibandingkan pemilu yang sebelum-sebelumnya. Sebab, situasi saat ini, menurutnya, begitu runyam. Mulai dari dugaan keterlibatan aparat yang menekan pendukung paslon capres-cawapres hingga mereka yang ditahan agar tidak ikut berkampanye.

“Jadi itu yang terjadi. Dan karena itu, ini pemilu yang paling buruk di antara pemilu-pemilu sebelumnya,” kata JK dalam wawancara program podcast For Your Pemilu (FYP) bersama Tirto, di kediamannya Jakarta.

Belakangan, JK juga menyadari sejak menentukan sikap politiknya dan memberikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berbagai intimidasi justru diterimanya. Sejak saat itu pula beberapa orang JK berada di lingkungan pemerintahan disingkirkan.

"Kasus itu [intimidasi] sampai sekarang masih. Padahal bekerja dengan baik kepada negeri ini menyumbangkan apa yang dibangun," kata JK.

Kepada Tirto, JK juga menyoroti sikap netralitas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini. Tidak hanya itu, JK juga menceritakan banyak hal mulai dari hubungannya dengan Jokowi, bicara soal hilirisasi, hingga kemungkinan putaran kedua.

Bagaimana ulasannya? Berikut ini petikan wawancara Tirto, dengan Jusuf Kalla:

Beberapa waktu terakhir Bapak menunjukkan kepada publik mengenai pilihan politik Bapak secara terbuka, sementara mantan pejabat atau presiden dan wakil presiden lain tidak terbuka seperti Bapak?

Tentu ada juga Pak SBY terbuka juga. Tapi dia punya peranan partai langsung tapi saya tidak. Sebenarnya saya ingin netral saja. Namun, setelah melihat keadaan di mana kompetisi ini seperti tidak adil begitu kan bahwa calon nomor 1 nomor 3 ditekan luar biasa, baik pendukung-pendukungnya.

Maka supaya masyarakat melihatnya secara baik, wajar kompetisi ini saya memihak memilih calon yang menurut saya itu yang terbaik dalam pilihan untuk bangsa dan negara ke depan.

Itulah kenapa saya berterus terang untuk memperlihatkan atau menyampaikan pilihan saya.

Tahun kemarin ketika 2023 menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia mengatakan bahwa Dewan Masjid tidak boleh menunjukkan keberpihakan ini bagaimana netralitas Bapak?

Yang dimaksud itu, pertama, kalau mencalonkan diri anggota DPR/DPRD sebagainya, itu harus nonaktif. Kedua, tidak boleh memakai DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan PMI (Palang Merah Indonesia) sebagai lembaga untuk mengkampanyekannya lewat itu. Saya sama sekali tidak memakai DMI dan PMI untuk itu. Saya menghindari itu.

Bapak sering disebut sebagai King Maker di balik pencalonan Pak Anies, dan penyeimbang kekuasaan dari Pak Jokowi?

Akhirnya bukan hanya penyeimbang, tetapi untuk mencari kebenaran dari sisi cara. Saya terserah saja orang ingin dipilih tapi caranya harus baik, jujur, tidak boleh ada tekanan dan sebagainya.

Bapak berani mengambil jalan ini dengan konsekuensi atau tanpa konsekuensi?

Pasti. Kalau masih terus berlangsung pasti dengan konsekuensi. Sekarang pun orang-orang saya ditekan, malah ada yang ditahan. Tanpa alasan, tanpa tidak ada soal. Hanya 'Oh, itu orangnya Pak JK' orang-orang saya dulu ajudan -- tidak boleh dapat posisi.

Itu benar-benar terjadi? Kita sering dengar suara-suara itu ada orang JK disingkirkan atau dikriminalisasi?

Iya, dikriminalisasi. Satu direktur perusahaan.

Boleh diceritakan satu kasus itu?

Kasus itu sampai sekarang masih. Padahal bekerja dengan baik kepada negeri ini menyumbangkan apa yang dibangun.

Contoh saja, baru-baru ini Presiden [Jokowi] meresmikan jembatan 30 jembatan. Semua itu buatan Bukaka. Dan itu dicicil oleh pemerintah 10 tahun. Kita menyumbang seperti itu. Luar biasa. Tapi tetap saja dikriminalisasi.

Ada tidak perusahaan yang ingin kasih utang pemerintah 10 tahun hanya untuk pemerintah? Tapi kita lakukan ini demi pemerintah. Kalau tidak, jembatan Jawa Tengah itu pada hancur.

Itu setelah Bapak mendeklarasikan dukungan ke Anies-Muhaimin?

Sebelumnya juga. Walaupun sebelumnya saya tidak bantu, tapi saya tidak deklarasi kan saya hanya secara moril. Tapi setelah itu ditanggung saja.

Saya melihat makin menjadi-jadi ini, kita masyarakat harus berada dalam posisi untuk melawan kekuasaan yang tidak seperti begini di mana memakai aparatur untuk menekan semua pihak.

Apakah Bapak merasa Pemilu ini berjalan tidak adil setelah Bapak mengalami sendiri ketidakadilan itu, atau melihat itu di fenomena publik?

Iya, fenomena publik. Kemarin saya ke daerah, bagaimana itu aparat di sana menekan masyarakat, kepala desa yang diperintahkan untuk menahan jangan ikut kampanye, dipanggil aparat seperti itu terjadi. Bupati yang memang berada di pihak yang mendukung juga tidak boleh hadir ditekan seperti itu.

Jadi itu yang terjadi. Dan karena itu, ini pemilu yang paling buruk di antara pemilu-pemilu sebelumnya.