News - Presiden Joko Widodo meminta agar sekolah tidak menutupi masalah kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah. Ia juga meminta sekolah mencegah kasus bullying dan tidak menutup-nutupi demi nama baik sekolah.
“Utamakan pencegahan, utamakan hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki,” kata Jokowi saat menghadiri Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).
Sebagai catatan, kasus bullying saat ini memang menjadi atensi publik, salah satunya soal kasus bullying yang terjadi di sekolah SMA Binus di Serpong, Tangerang.
Jokowi mengaku khawatir dengan maraknya kasus bullying, perundungan, kekerasan, dan pelecehan yang berujung korban jiwa. Ia tidak ingin ada kejadian tersebut lagi di masa depan. Sekolah harus berubah menjadi tempat aman bagi para siswa.
“Ini tidak boleh terjadi lagi, dibiarkan berlarut dan sekolah harus menjadi safe house,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa sekolah harus mampu menjadi tempat siswa untuk berkreasi, bermain, bersosialisasi. Ia tidak ingin siswa takut, tertekan hingga tidak betah di sekolah.
Jokowi mengingatkan pembangunan SDM penting untuk membuat Indonesia bisa menuju negara maju. Pendidikan SDM penting dari sisi fisik, skill, dan karakter. Oleh karena itu, Jokowi berharap para guru bisa menciptakan lingkungan positif di sekolah.
“Saya menaruh harapan besar kepada bapak ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita," kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan PGRI mendorong gagasan Jokowi soal penanganan perundungan.
“Jadi kami semua sejak dulu pernyataan saya itu jelas bahwa kita harus bebas dari perundungan, perundungan kepada siswa, juga kepada guru. Gitu loh. Semuanya harus menjadi zona yang nyaman, dan aman," kata Unifah di lokasi acara.
Unifah menilai, permasalahan sekolah menutup-nutupi aksi perundungan adalah wewenang kementerian. Ia menilai direktorat di kementerian punya mekanisme agar tidak ada upaya menutupi perundungan. Ia pun mendorong agar sekolah menjadi daerah aman.
“Kami tentunya sangat berharap bahwa sekolah menjadi zona yang nyaman. Bukan hanya antarsiswa, kepada guru semua harus tidak ada. Karena itu syarat bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik," kata Unifah.
Dalam acara kongres, Unifah menyampaikan sejumlah apresiasi dan harapan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah yang menaikkan status guru honorer menjadi P3K.
“Bapak presiden membukakan pintunya yang telah diangkat 570 ribu guru honorer menjadi ASN P3K,” kata Unifah dalam kongres.
Ia mengatakan, sejumlah tenaga administrasi mulai diangkat per 2024. Ia berharap persoalan guru honorer bisa diselesaikan. Unifah juga meminta agar tunjangan profesi guru tidak dihapus di pemerintahan masa depan, sertifikasi guru dilakukan sesuai aturan dan ada CPNS guru. Ia juga menyampaikan program peningkatan kapasitas guru.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kaprodi Undip Sudah Diperiksa Polisi di Kasus Pemerasan PPDS
Alasan Kaprodi PPDS Anestesi Undip Mangkir dari Pemeriksaan
Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkat?
Polda Jateng Tetapkan 3 Tersangka Kasus Perundungan PPDS Undip
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Respons TNI soal Tatib Baru DPR Terkait Pencopotan Pejabat
Perjanjian Asuransi Pascaputusan MK: Apa yang Saja Berubah?
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Flash News
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP
Dasco Bela Prabowo soal Gaji ke-13 ASN: Tak Ada Pemotongan
Dasco soal OPM Mau Bakar Sekolah Terima MBG: Itu Pembangkangan
Dicegah KPK ke Luar Negeri, Agustiani Tio Kesal Sudah Kooperatif
PPATK Ungkap Transaksi Ilegal Kripto Capai Rp1,3 T dari Judol