News - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan agenda khusus membahas persoalan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rencana Ratas tersebut disampaikan Jokowi kepada Sri Mulyani saat dirinya menghadap ke Istana Kepresidenan, Rabu (15/5/2024).
"Ya, kan, tadi sudah dilaporkan ke Bapak Presiden. Sudah disampaikan, begitu ya," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani enggan menjelaskan apakah pihak Bea Cukai akan dihadirkan dalam Ratas tersebut atau cukup diwakilkan oleh dirinya.
"Tadi, sudah dijawab juga," kata dia.
Rencana Ratas membahas persoalan Bea Cukai sebelumnya sempat disampaikan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (14/5/2024). Dia menilai bahwa Ratas dapat menjadi solusi dalam proses pengentasan masalah yang saat ini sedang bergulir di internal Bea Cukai.
"Ya nanti akan kami Ratas-kan di rapat internal," kata Presiden Jokowi.
Secara terpisah, pihak Bea Cukai mengklaim telah melakukan perbaikan di internal kelembagaan mereka. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengungkap bahwa upaya reformasi kepabeanan secara komprehensif telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.
Sebagai bukti, Askolani menyebut telah melakukan penguatan pengawasan yang menyasar pada pelabuhan laut, pesisir timur Sumatera, bandar udara, distribusi barang kena cukai dan penindakan rokok ilegal, serta daerah perbatasan dan kawasan ekonomi berfasilitas.
"Kami memperbaiki proses bisnis pelayanan supaya lebih simpel dan lebih mudah, serta didukung IT supaya lebih transparan," kata Askolani.
Askolani juga menjelaskan bahwa pihaknya secara serius melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung penguatan proses bisnis dan IT serta penguatan sumber daya manusia (SDM) organisasi.
Menurutnya, upaya perbaikan di internal Bea Cukai juga dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, TNI-BAIS, Polri BUMN, Pelindo, dan Angkasa Pura.
"Selain dari substansi, yang juga penting adalah penguatan SDM," kata dia.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Menakar Untung Rugi PPN 12% untuk Barang Mewah
Menkeu Sebut Negara G20 Sudah Terapkan Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Tindak 6,77 Juta Batang Rokok Ilegal 2 Bulan Terakhir
Sri Mulyani Akui Tahun Ini Berat karena Penerimaan Pajak Negatif
Populer
Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Kisruh Dualisme PMI Ancam Layanan Kesehatan Optimal Masyarakat
Gubernur Bisa Dicopot Prabowo karena Revisi UU DKJ, Benarkah?
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Mario Dandy Jalani Sidang Perdana Kasus Pencabulan
Riwayat Palabuhanratu, dari Mitos sampai Tujuan Favorit Vakansi
Flash News
UMSP DKJ 2025 Terganjal Perbedaan Pendapat Buruh & Pengusaha
UMP Jakarta 2025 Resmi Naik Rp329 Ribu, Jadi Rp5,39 Juta
Polisi Tangkap 2 Terduga Pelaku Penganiayaan Anak di Boyolali
Kepala BPOM Minta Bantuan Jaksa Agung Awasi Makan Bergizi Gratis
Bahlil: Skema Baru Penyaluran BBM Bersubsidi Berlaku Awal 2025
3 Eks Kadis ESDM Babel Divonis 2-4 Tahun Bui soal Korupsi Timah
Objek Wisata Monkey Forest Tutup Sementara usai 2 WNA Meninggal
JK Minta Pemerintah Bangun Rusun bagi Korban Kebakaran Kemayoran
Gibran Janji Santri di Pesantren Dapat Program Makan Gratis
Prabowo Minta Polri Kurangi Acara Seremonial saat HUT
Gibran Tinjau Korban Kebakaran di Kemayoran Sambil Bagikan Susu
LPSK: 4 Korban Agus Suartama Ajukan Permohonan Perlindungan
Geger Jasad Bayi Tanpa Identitas Ditemukan di Badung Bali
LPSK Usul Pedoman Bersama untuk Implementasi UU TPKS
Bahlil soal Jokowi akan Hadir di HUT Golkar: Doain Ya