News - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membantah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan berpengaruh pada harga komoditas pangan. Sosok yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan tidak ada kenaikan harga pangan apapun di dalam negeri.
"Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri, titik!" kata Zulhas di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (30/12/2024).
Zulhas mengatakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia seperti beras merah hingga beras ketan, tidak akan terkerek harganya imbas kenaikan PPN pada Januari 2025 mendatang.
"Mau beras ketan, mau beras merah, mau apa? Tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri," kata Zulhas.
Dia menekankan hanya produk pangan dalam negeri yang akan dikenai bebas kenaikan PPN. Saat dikonfirmasi mengenai produk pangan impor, Zulhas tak menjawabnya.
"Semuanya pangan di dalam negeri tidak ada," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor beras, garam, gula konsumsi dan jagung pada 2025. Hal itu sejalan dengan instruksi Prabowo yang diputuskan dalam rapat terbatas tersebut.
"Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam," kata Zulhas.
Dalam rapat yang sama, Jokowi juga memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp500, yaitu dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Kemudian, hasil rapat yang dipimpin Presiden itu juga memutuskan menaikkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar Rp500, yaitu dari Rp5.000 menjadi Rp5.500.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Negara dengan PPN Tertinggi dan Terendah
DJP Sebut Revisi PMK soal DPP Nilai Lain agar Beban PPN Tak Naik
Cara Hitung PPN 12% Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024 & Link PDF
DJP Rilis Aturan Pengembalian Lebih Bayar Pajak 12 Persen
Populer
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
Trump Tutup USAID usai Elon Musk Tak Diberikan Informasi Rahasia
Kasus eFishery & Dampak Berantai ke Industri Perikanan Nasional
Mengukur Dampak Pembekuan USAID bagi Gerakan Sipil di Indonesia
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Pemerintah Pakai Cara Persuasif Hadapi Penolakan MBG di Yakuhimo
Terdakwa Rasuah DJKA Akui Atur Lelang Demi Danai Kampanye Jokowi
Warga Meradang Harga Pangan Melambung Tinggi & Gas Melon Langka
Flash News
Polisi Temukan Bekas Rem di TKP Kecelakaan Maut GT Ciawi
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Pemalsuan Akta OI Seret Iwan Fals
Kuasa Hukum soal Penetapan Hasto Tersangka: Cacat Hukum
Polri Sita CCTV Ungkap Penyebab Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi
Pemerintah Berupaya Memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris
eFishery Tunjuk FTI Consulting Jadi Manajemen Sementara
1 Korban Kritis Penembakan Aparat Malaysia Berakhir Meninggal
Jasa Raharja Beri Santunan Korban Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi
Kemkomdigi Investigasi Kebocoran Data Internal Pegawai
Sekolah Belum Finalisasi PDSS Diberikan Waktu hingga Rabu Sore
Anak Lisa Rachmat Sudah Minta Ibunya Tolak Tawaran Ronald Tannur
4 Petugas Jasa Marga Jadi Korban Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi
Polisi di Semarang Didakwa Jadi Ketua Pelaksana Judi Sabung Ayam
10 Orang Tewas akibat Penembakan di Sekolah Risbergska Swedia
Kronologi Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi: Berawal Truk Oleng