News - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku pemerintah, lewat Kementerian Luar Negeri, berupaya untuk memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, ke Indonesia. Namun, Hambali masih ditahan di Guantanamo oleh militer AS.
“Jadi pemerintah sudah membuka akses, tapi belum berhasil dan pemerintah pernah juga minta yang bersangkutan itu supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili,” ungkap Yusril saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta, Selasa (21/01/2025).
Yusril mengatakan, salah satu pemicu proses hukum Hambali mandek karena Hambali diadili dengan peradilan militer AS, bukan peradilan sipil AS.
Yusril mengatakan, pemerintah sudah melobi AS agar Hambali dapat dipidana di Indonesia. Namun, niatan tersebut belum kunjung terealisasi dan Hambali tetap ditahan di Guantanamo.
Yusril menegaskan, pemerintah menaruh atensi untuk memberikan perlindungan kepada Hambali sebagai salah satu WNI meski berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Hambali itu menjadi salah satu fokus perhatian kami, karena dia adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tempat tahanan di Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer AS sampai sekarang. Dan konsen kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri," kata Yusril.
Akan tetapi, Yusril mengaku ada tantangan apabila Hambali kembali dan diproses hukum di Indonesia. Ia beralasan, hukum pidana Indonesia memiliki masa daluwarsa 18 tahun sementara kasus Bom Bali 2002 telah 23 tahun. Walaupun memiliki tantangan, Yusril yakin Hambali masih bisa dijerat pidana terorisme lain lantaran diduga terlibat dalam sejumlah kasus terorisme selain Bom Bali 2002.
“Kalau Bom Bali sudah kadaluarsa, tapi kalau kasus-kasus kegiatan terorismenya kan berlanjut terus. Karena kan, walaupun dia tidak melakukan tindakan teror di dalam negeri, tapi kan berlaku asal personal, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, meskipun di luar teritorial Indonesia, itu tetap berlaku hukum Indonesia,” ungkap Yusril.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kemlu Akui Belum Ada Perkembangan soal Upaya Memulangkan Hambali
Yusril Yakin Hambali Eks JI akan Bertobat dari Terorisme
Pemerintah Wacanakan Pemulangan Hambali dari Penjara Militer AS
Densus 88 Tangkap 3 Orang Teroris Jaringan MIT di NTB & Sulteng
Populer
Kisah Pemanfaatan Panas Bumi & Semangat Warga Kamojang
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Pendiri Startup Kecilin Masih Hilang di Sekitar Pantai Bantul
Kisah Hilangnya Michael Rockefeller di Tanah Papua
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Flash News
Nusron Bakal Berhentikan Pegawai BPN Bekasi di Kasus Pagar Laut
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pembunuhan Lansia di Bekasi
KPK Panggil Kembali Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Kamis
Polisi Bantah Pakai Senpi saat Pengamanan Demo MBG di Jayawijaya
Jawaban Aplikator Transportasi Daring Terkait Tuntutan THR Ojol
AMPHURI Minta Pemerintah Tak Legalkan Umrah Mandiri
Eks Pengacara Anak Bos Prodia akan Jalani Pemeriksaan Hari Ini
Mahasiswa di Bandung Tolak Efisiensi Anggaran: Menuju Kemunduran
RUU Minerba Sepakat Dibawa ke Paripurna untuk Jadi UU Besok
Partai Buruh Buka Peluang Dukung Prabowo di Pilpres 2029
Istana Respons Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pedemo MBG
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Sebagai Tersangka Pekan Ini
Polisi Tindak 100 Travel Gelap Selama Operasi Keselamatan Jaya
Zarof Ricar Minta Dibebaskan dari Kasus Suap & Gratifikasi