News - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, meminta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk mencari pendanaan di luar APBN demi meningkatkan infrastruktur di bidang perhubungan. Ma'ruf Amin pun meminta Kementerian Perhubungan melirik upaya pembiayaan kreatif dan mengajak pihak swasta ikut berkontribusi.

"Tingkatkan investasi pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif non-APBN dan partisipasi swasta," kata Maruf Amin di dalam acara Hub Space, di Jiexpo, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Mantan Ketua Umum MUI ini juga meminta Kementerian Perhubungan mengajak BUMN dalam kerjasama pembangunan infrastruktur. Hal itu sebagai salah satu upaya dalam pencarian pembiayaan di luar APBN.

"Kembangkan skema pembiayaan kerja sama antara BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi," kata dia.

Pria yang kini Ketua Dewan Syuro PKB ini juga menginstruksikan pemerintah daerah agar meningkatkan investasi pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif non-APBN dan partisipasi swasta. Hal itu termasuk mengembangkan skema pembiayaan kerjasama antara BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

“Perkuat kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum, dan pemberian insentif yang tepat untuk menarik partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur,” kata dia.

Selain meminta agar Kementeria Perhubungan mencari pembiayaan kreatif, Ma'ruf Amin juga mendorong perkembangan teknologi untuk memajukan transportasi dan konektivitas di Indonesia.

“Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur transportasi massal untuk mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan mempermudah mobilitas masyarakat,” kata dia.

Ma'ruf Amin juga meminta adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, dan swasta. Ia mengatakan, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak cukup untuk menghubungkan seluruh wilayah di tanah air.

“Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan media massa dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sektor transportasi yang cocok dengan kondisi wilayah masing-masing,” kata dia.