News - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono mengatakan, penyederhanaan satuan kerja (satker) telah berhasil menghemat belanja negara sampai Rp1.398 triliun sejak 2019-2024. Penghematan tersebut utamanya berasal dari honor operasional satker.
“Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan penyederhanaan satker yang berimplikasi pada penurunan biaya operasional, salah satunya dari honor operasional satuan kerja sebesar 1.398 triliun,” paparnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (10/9/2024).
Lebih lanjut Thomas menjelaskan, penyederhanaan jumlah satker menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui penajaman output alias hasil keluaran. Selain penyederhanaan satker, perbaikan norma standar biaya masukan dan pengendalian biaya melalui standarisasi indeks biaya juga menjadi upaya lainnya untuk mencapai belanja negara yang lebih berkualitas.
Upaya yang telah dilakukan Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas belanja negara sampai saat ini adalah melalui akselerasi dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran serta perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
“Peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran, perluasan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada DAK non fisik, dana otsus, dana intensif daerah dan penyederhanaan jumlah satker,” rincinya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kemenkeu menargetkan indeks kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 84, perluasan implementasi standar keluaran khusus sebesar 5.117 output dan penurunan belanja birokrasi.
“Dan untuk mencapai target-target tersebut, membutuhkan alokasi sebesar Rp9,65 miliar,” imbuh Tommy, sapaan Thomas.
Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu I, Suahasil Nazara mengatakan, efisiensi pengelolaan anggaran melalui standarisasi biaya output telah berdampak pada penurunan biaya pelaksanaan kegiatan hingga Rp19,59 miliar. Sedangkan efisiensi anggaran melalui prioritas pembentukan tim telah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp15,35 miliar dalam jangka waktu 2020-2024.
“Antara tahun anggaran 2020-2024 itu ada efisiensi Rp2,82 triliun, yang sumbernya adalah negative growth pegawai, pengendalian belanja birokrasi, birokratif tools, penyaluran gaji terpusat, e-katalog, turunnya belanja pencetakan dokumen, penggunaan sarana prasarana, ruang kerja masa depan, standarisasi biaya output, standarisasi harga barang, dan juga implementasi perjalanan dinas,” jelas Suahasil.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kemenkeu Bakal Terapkan Skema Tax Holiday Baru untuk Investor
Sri Mulyani Ingatkan Pemda Jaga Inflasi Tanpa Manipulasi Data
108 Negara Berpotensi Gagal Jadi Negara Berpendapatan Tinggi
Menimbang Untung Rugi Ide Badan Penerimaan Negara Ala Prabowo
Populer
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Cucu Bung Karno Melaju ke DPR usai Sri Rahayu dan Arteria Mundur
Pleno DPD Alot, Paripurna Penentuan Pimpinan MPR Ditunda Besok
Hashim: Program Prioritas Prabowo Kesempatan Pengusaha Raup Cuan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Cenderung Stagnan, Indeks Keyakinan Industri September 52,48
Utang P2P Lending Terus Naik, Capai Rp72,03 T per Agustus 2024
Flash News
Atasi Tawuran, RK Siapkan Program Micro Library & Car Free Night
Para Hakim Cuti, PN Jaksel Tunda Sidang, PN Jakpus Tunggu Arahan
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Pimpinan DPR Masih Dapat Rumah Dinas di Widya Chandra & Kuningan
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Kalsel, Uang Rp10 Miliar Disita
Istana Bantah Jokowi Tak Menyalami Try Sutrisno saat HUT TNI
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta