News - Kementerian Transmigrasi lahir kembali setelah Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) era kepemimpinan Joko Widodo. Saat ini, Kementerian Transmigrasi terpisah mandiri dari Kementerian Desa. Kementerian ini ternyata dibebankan mandat besar oleh Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan, presiden ingin Kementerian Transmigrasi bukan hanya mengurus soal perpindahan penduduk. Mereka diharapkan bisa menjadi penjaga NKRI dengan persebaran penduduk yang merata dan berdaya. Selain itu, hadirnya Kementerian Transmigrasi secara mandiri, diharapkan bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Berkunjung ke kantor Tirto untuk acara podcast For Your Politics, Viva Yoga membeberkan pesan dan tugas Prabowo untuk Kementerian Transmigrasi. Menemani kerja dari Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, ia mengaku sudah mempersiapkan terobosan agar program transmigrasi bisa memberdayakan warga yang pindah daerah.

“Jangan sampai kemudian kita memindahkan orang itu sama dengan memindahkan kemiskinan, memindahkan masalah. Kita tidak mau seperti itu,” kata Wakil Ketua Umum PAN itu kepada Tirto.

Yoga juga membeberkan soal polemik yang berkembang belakangan terkait isu transmigrasi ke daerah Papua. Isu ini mendapat penolakan dari sejumlah warga asli Papua karena dinilai akan memperlebar ketimpangan di Papua. Menurut Yoga, Kementerian Transmigrasi pasti menghormati dan bergerak sesuai kebutuhan permintaan dari pemerintah daerah, agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan program.

Tak luput, Yoga juga mebeberkan cerita di balik pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Organisasi ini sempat menjadi perbincangan hangat publik sebab menampung eks jajaran anggota TKN Prabowo-Gibran. Lantas, bagaimana tanggapan Yoga saat GSN dinilai sarat kepentingan politik?

Simak obrolan selengkapnya dalam kutipan wawancara dengan Viva Yoga di bawah ini:

Apa yang sedang sibuk dilakukan di Kementerian Transmigrasi?

Ya sekarang ini bersama dengan Pak Menteri, membantu Pak Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman untuk melaksanakan program APBN 2024. Dan nanti akan kita tuntaskan sampai Desember 2024. Jadi banyak yang bertanya, apa relevansinya Kementerian Transmigrasi di era milenial ini? Kok masih ada?

Jadi perlu saya jelaskan, di tahun 2024 ini animo untuk melakukan transmigrasi, jadi orang yang mendaftar untuk ikut transmigrasi itu lumayan banyak. Sekitar 7.000 kepala keluarga (KK). Tapi untuk tahun ini kita memberangkatkan 121 kepala keluarga, itu pun setengahnya, 53 kepala keluarga transmigrasi lokal.

Artinya transmigrasi lokal itu perpindahan penduduk bukan dari pulau ke pulau lainnya, tapi dari daerah satu ke daerah yang lainnya, tetap dalam satu pulau atau dalam satu provinsi. Nah, kemudian relevansinya bukan sekadar untuk melakukan perpindahan penduduk, tapi diberikan amanat oleh Pak Presiden Prabowo agar Kementerian Transmigrasi ikut menjaga NKRI.

Yang kedua, tentu untuk mengurangi kemiskinan. Karena dalam transmigrasi ini, pemerintah memberikan lahan. Dua hektar, satu hektar untuk pemukiman dan pekarangan rumah, satu hektar perkebunan. Jadi ini memberikan jaminan hidup selama satu tahun, kira-kira Rp300 juta per kepala keluarga.

Kalau asumsinya satu kepala keluarga ada anggota empat jiwa, maka kita berharap kebutuhan-kebutuhannya bisa tercukupi. Jadi ini adalah salah satu tugas dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Bukan memindahkan kemiskinan ke tempat baru.

Jadi dalam rangka itu maka sebenarnya program transmigrasi ini adalah bagian dari menjaga NKRI, untuk mengurangi kemiskinan, dan juga mencapai perwujudan persamaan keadilan dan kemerataan. Itulah cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Apa urgensinya Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri?

Ya urgensinya adalah bagian dari kerja-kerja besar. Kan banyak pengamat yang mengkritik, kok kabinet ini gemuk? Bahasanya kan gitu kan? Kalau saya mengatakan kalau ada gemuk, berarti ada yang kurus stunting dong.

Enggak, ini namanya kabinet besar karena menghadirkan struktur organisasi pemerintahan yang besar. Sebab apa? Indonesia luas dari Sabang sampai Merauke. Puluhan negara-negara Eropa itu bisa sama dengan luas wilayah Indonesia. Jadi karena Indonesia ini luas, maka perlu adanya sebuah kerja-kerja yang detail, yang tuntas, yang fokus, tepat waktu, tepat sasaran, melalui struktur organisasi kementerian.

Tanggapan Anda soal kabinet gemuk Prabowo dibilang untuk bagi-bagi Jabatan?

Ya nggak apa-apa namanya opini ya kan. Tapi kalau kita cek kan bukan hanya menteri dari partai politik. Yang non-partai politik juga tidak kalah banyaknya. Kalau bagi-bagi jabatan ya seluruhnya itu partai politik kader-kadernya.

Jadi yang dimaksud dengan zaken kabinet atau kabinet ahli itu kabinet yang profesional. Kabinet profesional itu sumbernya bisa dari dua. Bersumber partai politik dan bersumber dari non-partai politik. Jangan kemudian dikatakan bahwa kader-kader partai politik itu tidak profesional. Terus yang bukan dari partai politik itu [pasti] profesional? Jadi cara berpikir itu saya kurang setuju.

Jadi yang dimaksud nilai profesionalitas adalah sikap, karakter, attitude, dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan persoalan saat dia diberi tugas pada kementerian atau lembaga.