News - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, outstanding pembiayaan beli sekarang bayar nanti alias Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan per Juli 2024 tumbuh sebesar 73,55 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7,81 triliun. Sebagai pembanding, pada bulan lalu outstanding paylater pada perusahaan teknologi finansial atau pinjaman online tumbuh sebesar 47,81 persen (yoy) menjadi Rp7,24 triliun.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, total outstanding paylater pada perusahaan pembiayaan ini lebih rendah dari kredit paylater yang disalurkan perbankan.
"Angka ini lebih rendah dari paylater pada perbankan," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Tirto, Senin (9/9/2024).
Per Juli 2024, baki debet kredit paylater perbankan tumbuh 36,66 persen (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 49,43 persen menjadi Rp18,01 triliun. Sedangkan porsi kredit paylater dari keseluruhan produk perbankan hanya mencapai 0,24 persen.
Sementara itu, total jumlah rekening paylater di perbankan mencapai 17,90 juta, lebih kecil dibanding posisi Juni 2024 yang sebesar 17,48 juta rekening. Pelambatan penyaluran kredit pay later oleh perbankan juga diiringi dengan penurunan risiko kredit BNPL ke level 2,24 persen, dari yang pada Juni 2024 masih mencapai 2,5 persen.
"NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan per Juli 2024 sebesar 2,82 persen, Juni 2024 3,07 persen. Dengan jumlah kontrak pembiayaan bermasalah sebanyak 1,5
juta kontrak atau sebesar 1,80 persen dari jumlah kontrak pembiayaan BNPL," jelas Agusman.
Dalam hal ini, OJK belum memiliki informasi apakah mereka yang termasuk dalam 1,5 juta kontrak tersebut tengah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau tidak. Pasalnya, dengan riwayat permasalahan kontrak pada layanan pay later, baik di perusahaan pembiayaan maupun perbankan, akan membuat orang tersebut kesulitan dalam mengajukan KPR.
"Pengguna paylater atau fintech lending dihimbau agar tetap bijak dalam menggunakan layanan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar," imbuh Agusman.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
OJK: Paylater Membuat Anak Muda Kebanyakan Utang
Kemenkeu Optimistis Pembiayaan Bunga Utang 2024 Tercapai
Utang Pemerintah Turun Tipis ke Level Rp8.461 T di Agustus 2024
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp347,6 Triliun di Agustus 2024
Populer
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Membandingkan Solusi RK, Dharma, dan Pramono Atasi Macet Jakarta
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Hashim: Program Prioritas Prabowo Kesempatan Pengusaha Raup Cuan
Sepi Peminat, Tol Getaci akan Dilelang Ulang
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
4 dari 6 Orang yang Kena OTT KPK Sudah di Gedung Merah Putih
Tunjangan Rumah Anggota DPR saat Rakyat Sulit Dapat Hunian Layak
Flash News
Mensesneg Tanggapi Penundaan Sidang Gugatan Rizieq ke Jokowi
Polda Metro Jaya akan Periksa Alexander Marwata Jumat 11 Oktober
Polisi Tangkap 3 Anggota Geng Motor yang Keroyok Warga di Cimahi
KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tersangka Korupsi
Disdik DKI Nonaktifkan Guru SMK 56 Jakarta Diduga Cabul ke Siswa
Wakil Ketua DPRD DKI: Anggaran Sekolah Swasta Gratis Rp1,7 T
Setneg Siapkan Pesawat Komersil untuk Jokowi Pulang ke Solo
DPRD Provinsi Bali Lantik Pimpinan Baru Periode 2024-2029
Anak Bamsoet dan Ponakan SP Jadi Pimpinan Komisi di DPRD Jakarta
Sandra Dewi Akan Bersaksi di Sidang Suaminya, Harvey Moeis
Sedikitnya 116 Jurnalis Tewas dalam Perang Israel-Hamas
RK Akan Sediakan Dokter Keliling di Jakarta, Dibiayai Pemprov
Mensesneg Pastikan Jokowi Hadir di Pelantikan Prabowo-Gibran
SHI Suarakan Ketiadaan Jaminan Keselamatan untuk Para Hakim
Disebut Bendahara Negara Pelit, Srimul: Saya Bukan Mrs. No