News - Wacana Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan agar pemerintah menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin disambut keluhan sejumlah warga. Arief, misalnya, menganggap rencana tersebut akan membuat dirinya semakin sulit dalam bekerja. Pria berusia 28 tahun itu bekerja sebagai pengemudi ojek daring.

“Sekarang gini deh, apa-apa naik yang susah siapa? Kite juga yang di bawah harus cari akal biar cari duit lebih,” kata Arief ditemui reporter Tirto usai salat Jumat, di halaman sebuah masjid di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (19/1/2024).

Arief menyatakan ia baru mendengar wacana ini dari pemberitaan daring. Dia menyoroti banyaknya masyarakat yang mengeluh serupa dirinya di media sosial (medsos).

“Nih lihat aja sendiri nih (memperlihatkan sebuah postingan berita di medsos), kolom comment-nya ngeluh semua orang-orang,” ujar Arief sambil terkekeh.

Kawan duduk Arief, Dayat, yang merupakan pedagang bakso pentol di halaman masjid, menyampaikan komentar serupa. Pria asal Karawang, Jawa Barat tersebut mengaku kaget karena baru mengetahui wacana pemerintah tersebut.

“Ini jadi pajak tahunan motor kita naik gitu yah nanti tuh? Wah yah, jangan sampai lah,” ujar Dayat di lokasi yang sama.

Dayat menilai pemerintah semena-mena kepada rakyat jika tarif pajak kendaraan bermotor BBM tiba-tiba digenjot. Dia meminta pemerintah seharusnya turun dulu ke bawah (masyarakat) untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan sesuatu.

“Harusnya mah baiknya ditanya itu tuh ke rakyat ada pengaruh enggak, jangan langsung-langsung saja kalau ada yang naik-naik,” kata dia.

Rencana kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor BBM dihembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut rencana tersebut merupakan upaya peralihan dana subsidi BBM ke transportasi publik seperti LRT atau kereta cepat.

“Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, hal ini disebut Luhut sebagai salah satu cara mengurangi polusi udara. Luhut menjelaskan, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi. Rencana ini akan Luhut bicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

“Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara,” terang Luhut.

Selain itu, Luhut menuturkan perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Dia berharap masyarakat Indonesia dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan berjenis BBM ke kendaraan battery electric vehicle (BEV), untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.

“Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua,” ujar Luhut.