News - Usul memang tidak boleh ditolak tanpa ditimbang, namun kalau ngawur – apalagi datang dari politisi di Senayan – sudah pasti tak perlu dilanjutkan. Parahnya lagi, usulan ini berpotensi mengebiri demokrasi, jadi tak usah heran protes berdatangan.

Hal tersebut misalnya jelas terlihat dari gelombang kritik yang datang atas usulan di DPR baru-baru ini.

Dalam agenda rapat kerja Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2024), muncul usulan agar penyelenggara pemilu selanjutnya sebaiknya bisa diisi oleh unsur partai politik (parpol). Ide ini dilontarkan Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Ongku P Hasibuan.

Ongku menilai, ke depan tidak perlu lagi membicarakan soal penyelenggara pemilu yang independen. Menurut dia, anggota KPU dan Bawaslu sebaiknya diisi saja oleh unsur parpol agar bisa saling mengawasi dan hemat biaya karena tidak perlu membentuk panitia seleksi.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa toh diduga anggota KPU dan Bawaslu saat ini juga terafiliasi parpol, jadi sekalian saja memang benar-benar diisi oleh unsur parpol. Dengan begitu, saksi pemilu tidak perlu lagi perwakilan dari parpol, karena otomatis sudah ada unsur parpol yang merupakan penyelenggara pemilu.

“Independen itu cerita kosong. Pelaksanaan di lapangan, independen itu nggak benar-benar independen, karena dia [KPU dan Bawaslu] juga ada kaitan-kaitan dengan organisasi tertentu yang terafiliasi [parpol],” kata Ongku.

“Jadi, masing-masing parpol itu ada utusannya di KPU dan Bawaslu. Jadi, enggak [usah] lah ada pansel-pansel seleksi, itu mahal ongkosnya untuk pansel itu,” lanjut dia.