News - Peliknya syarat bagi bakal calon jalur perseorangan atau independen di pilkada melahirkan berbagai upaya gugatan. Teranyar, sejumlah peneliti, mahasiswa, dan advokat mengajukan permohonan uji materi untuk syarat pencalonan kepala daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat adalah Ahmad Farisi (peneliti dan pengamat), A Fahrur Rozi (mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Abdul Hakim (advokat). Inti gugatan mereka, supaya calon kepala daerah perseorangan atau independen dapat mendaftar pilkada cukup dengan dukungan organisasi masyarakat (ormas).

Pada sidang pendahuluan, Selasa (2/7/2024) lalu, Abdul Hakim menyampaikan, semestinya calon kepala daerah dapat diusung selain melalui jalur partai politik. Penggugat memandang syarat ketentuan jalur perseorangan begitu sukar ditembus sehingga bermuara pada dominasi partai politik (parpol), bila seseorang ingin maju sebagai bakal calon.

“Dengan diberlakukannya norma ini menjadi sulit bagi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif, karena seluruh calon yang maju pada kontestasi pilkada ini didominasi oleh calon yang diusulkan oleh partai politik," kata Abdul Hakim dalam proses sidang.

Abdul Hakim meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kecuali frasa hukum diubah menjadi, “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota”.

Penggugat menilai, berlakunya pasal tersebut membatasi kesempatan untuk dipilih dalam pilkada bagi setiap warga negara. Abdul Hakim berargumen proses pilkada hanya diusung partai politik tidak rasional dan tak memenuhi unsur keadilan, sebab hanya berpatokan pada persentase besaran syarat dukungan.

Di sisi lain, penggugat menilai keberadaan ormas di tingkat daerah memungkinkan menjadi syarat alternatif mengajukan bakal calon perseorangan dalam pilkada. Ormas dinilai turut aktif melakukan sejumlah kegiatan positif di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kesenian di masyarakat.

“[Ormas] sebagai subjek pelaku politik atau political engineering yang diberikan kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan calon perseorangan di luar pada jalur partai politik,” ujar Abdul Hakim.

Dalam tanggapannya, hakim konstitusi Guntur Hamzah, menimbang petitum pemohon perlu memperjelas kerugian bila bakal calon kepala daerah hanya diusung parpol. Guntur melihat potensi kerugian yang digugat ketiga pemohon tersebut hanya berada dalam ranah pikiran. MK memberikan waktu bagi pemohon untuk memperbaiki isi gugatan.

Sebagai informasi, syarat calon perseorangan diatur dalam pasal 41 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Calon perseorangan dapat mendaftar sebagai kepala daerah jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah tersebut. Syarat dukungan jumlah penduduk ini berbeda-beda tergantung dari jumlah DPT yang ada di daerah tersebut.

Rentang jumlah dukungan mulai dari sedikitnya 6,5 persen hingga 10 persen, diatur sesuai jumlah DPT di daerah tersebut. Jumlah dukungan juga harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi, bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur.