News - Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Kantor Bupati Bangka Barat, Selasa (5/11/2019), dan meminta sang bupati, Markus, tidak lagi membuka acara-acara Islam. Mereka pun menolak rencana maulid Nabi Muhammad tanggal 11 November 2019 di rumah dinas bupati.

Alasannya, sang bupati, yang terpilih pada 26 Maret 2019, tidak beragama Islam.

"Agama ada aturan, birokrasi ada aturan. Jangan dipaksakan bertabrakan. Jadi harus saling menghargai, masalah acara Maulid Nabi itu kan beda, apa yang mau disambung kalau beda agama," kata anggota FPI Bangka Belitung Sholeh.

Direktur Riset SETARA Institute Halili menilai apa yang dilakukan organisasi yang dipelopori Rizieq Shihab itu berbahaya, dan karenanya harus direspons dengan tepat. Jika tidak, kata Halili kepada reporter Tirto, Jumat (8/11/2019), aksi semacam itu akan dilakukan FPI di daerah-daerah lain.

"Mungkin di satu waktu yang dipakai maulid, di lain waktu isra miraj, di tempat lain yang dipermasalahkan pidato. Bisa jadi begitu. Tapi poin saya, tekanan semacam itu dari kelompok intoleran kepada pemerintah pasti akan menyebar kalau pemerintah tidak memberi respons yang presisi," kata Halili.

Kebijakan Pusat

Masalahnya, menurut mantan Direktur Eksekutif Wahid Institute Ahmad Suaedy, pemerintah tampak tak punya aksi riil menghadapi tren intoleransi yang terus meningkat.