News - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberi sinyal soal kemungkinan Ujian Nasional (UN) yang akan kembali diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Meski demikian, dia memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan dilakukan pada tahun 2025.
“Kemudian yang berkait dengan ujian nasional, kami sudah sampaikan bahwa tahun 2025 ini tidak ada Ujian Nasional,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/12/2024).
Ia mengatakan, Kemendikdasmen masih melakukan pembahasan terkait penamaan dan sistem yang nantinya akan serupa dengan Ujian Nasional. Kajian ini disebutnya telah selesai dan akan diumumkan paling tidak setelah Idulfitri.
“Sebelum mulai tahun pelajaran, sudah akan diumumkan. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Ya, tunggu saja ada pengumuman resmi. Tapi kajian kami menyangkut ini juga sudah selesai,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan, pembahasan soal penamaan ini dilakukan sebab dalam sejarahnya Indonesia melakukan beberapa perubahan nama evaluasi pembelajaran.
“Dulu kita pernah pakai istilah yang berbeda-beda. Awal sekali, zaman-zaman dulu itu kan ada namanya ujian penghabisan. Kemudian yang seusia saya ini mengalami EBTA dan EBTANAS. Kemudian ada ujian negara dan ujian sekolah,” kata Mu’ti.
“Setelah itu ada UN yang menjadi penentu kelulusan, dan kemudian UN yang tidak menjadi penentu kelusan. Kemudian setelah itu ada asesmen nasional, yaitu sampling,” imbuhnya.
Mu’ti meminta masyarakat bersabar dalam menunggu keputusan soal kelanjutan sistem evaluasi ke depannya. Hal ini, disebutnya merupakan amanat Undang-Undang.
“Nah untuk tahun pelajaran 2025-2026 itu, bentuknya seperti apa, namanya seperti apa, tunggu sampai kami umumkan. Tapi tetap akan ada yang namanya evaluasi. Karena evaluasi adalah amanat Undang-Undang,” ujar Mu’ti.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Jangan Hanya Ganti Nama, SPMB Harus Adil & Tutup Praktik Culas
Siswa Pengurus OSIS Bisa Daftar SPMB 2025 di Jalur Kepemimpinan
Mendikdasmen Pastikan Ubah PPDB Jadi SPMB Tak Cuma Ganti Nama
Kemendikti Buka Peluang Jadikan UN Syarat Masuk Perguruan Tinggi
Populer
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Siasat Cimahi menjadi Kota Tanpa TPA
Penjelasan BI soal Nilai Tukar Dolar AS Jadi Rp8.170 di Google
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Dilema Indonesia soal EBT Hanya Bikin Transisi Energi Kian Suram
Abraham Samad dkk Minta KPK Usut Suap Penetapan PIK 2 Jadi PSN
Flash News
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
Pemerintah Kebut Regulasi Digital Anak, Kaji Batas Usia Medsos
Kemlu Tindak Lanjut Laporan Kasus Pemerasan WN Tiongkok
Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
Kapolri Tunjuk Brigjen Agus Jadi Kakorlantas Gantikan Irjen Aan
DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Pramono Anung Ogah Ambil Pusing soal Pelantikan Gubernur Ditunda
Polisi Bebaskan WN Rusia yang Sempat Ditangkap Kasus Perampokan
Pramono Jamin Tak akan Izinkan ASN Jakarta Berpoligami di Eranya
Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang
Anggota TNI AD Aniaya Perempuan di Tangsel Hingga Tewas
DPR akan Gelar Rapat Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Guru Ngaji Banting Balita di Tangerang, Dalih Kesal Sama Korban
Komnas HAM Dorong SUHAKAM Investigasi Penembakan PMI di Malaysia