News - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyinggung maraknya praktik pegawai titipan di instansi pemerintah. Ia pun menyebut tidak sedikit honorer yang bertugas pada sektor administrasi di pemerintahan adalah hasil titipan pejabat maupun tim sukses.

"Kalau (honorer) administrasi kan biasa titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati, wali kota dijadikan tenaga honorer," kata Tito dalam Rakornas Trantibumlinmas yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Tito mengaku, honorer Indonesia masih banyak. Ia pun mencatat setidaknya hampir ada 2 juta honorer di Indonesia dan semua terjadi tidak lepas dari aksi titip-menitip.

Saat ini, eks Kapolri itu mengaku Kementerian Dalam Negeri mendorong upaya para honorer satpol PP maupun tenaga pemadam kebakaran menjadi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kementerian PANRB pun bersedia untuk meningkatkan status honorer menjadi PPPK, tetapi mereka hanya menaikkan para honorer yang punya skill dan bukan pegawai administrasi.

Ia pun menambahkan, tenaga honorer dengan skill yang disetujui naik jadi PPPK antara lain guru dan tenaga kesehatan. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pegawai Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran juga bakal berstatus PPPK.

"Kemudian, yang mau di PPPK, itu hanya tenaga skill, yang kemarin adalah guru dan nakes. Kemenpanrb bawa Satpol PP dan damkar [pemadam kebakaran] juga, tenaga skill. Supaya kita bisa perjuangkan, honorernya bisa naik kelas," ucap dia.

Dalam acara tersebut, dipaparkan pula data jumlah satpol PP se-Indonesia sebanyak 122.610 dengan rincian 30.651 ASN dan 91.959 non-ASN. Kemudian ada sekitar 1.253.758 jumlah anggota Satlinmas se-Indonesia.

Kemudian sekitar 50.416 anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan se-Indonesia dengan rincian 18.028 ASN dan PPPK sementara non-ASN 32.388 orang. Sementara itu ada sekitar 29.831 personel BPBD se-Indoneisa dengan rincian 11.910 orang ASN dan 17.921 berstatus non-ASN.