News - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah yang berbuat curang dengan memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif.
Merespons itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan BPS memiliki metodologi tertentu, yang sudah mengacu pada standar internasional dalam mengumpulkan data.
“BPS menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Amalia menyatakan, untuk mengukur dan menentukan data harga di daerah, BPS menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah metodologi statistik. “Dan ini angka yang dihasilkan BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” tekannya.
Amalia juga menegaskan bahwa BPS memiliki metode tertentu dalam menentukan waktu, tempat, target responden untuk menghimpun data inflasi. Salah satu cara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan angka inflasi yakni melakukan operasi pasar murah.
“Operasi pasar murah itu jadi langkah konkret pemerintah kendalikan inflasi di daerah. Pembentukan harga di daerah yang di tempat kita survei, sangat dipengaruhi mekanisme pasar,” lanjutnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pekerja Informal Indonesia Per Agustus 2024 Capai 83,8 juta Jiwa
BPS: Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Kuartal III 2024 Melambat
Fenomena Menunda Nikah: Saat Cinta Kalah dengan Realita Ekonomi
Tren Deflasi Berakhir, Indonesia Inflasi 0,08% di Oktober 2024
Populer
Maruarar Merasa Tidak Mendapat Dukungan dari Kementeriannya
Sahbirin Noor Menghilang, KPK Terbitkan Sprinkap
Ribuan Personel Pengamanan Kawal Aksi Reuni 411 di Jakarta
Empty Nest Syndrome: Sendu Ibu Ketika Anak Meninggalkan Rumah
Budi Gunawan Ogah Buka Data Bandar Judi Online di Luar Negeri
Perum Bulog Bakal Jadi Lembaga yang Langsung di Bawah Presiden
Maman: Penghapusan Piutang Macet untuk UMKM Maksimal Rp500 Juta
Flash News
Ditemui Banyak Cakada, Jokowi Akui Hafal Masalah Tiap Daerah
Polisi Tetapkan Dua DPO dalam Kasus Judol Komdigi
Polisi akan Mendalami Dugaan Promosi Judol oleh Denny Cagur
Danantara Batal Diresmikan Besok, Tunggu Prabowo Pulang dari LN
Instruksi Dasco: Indonesia Raya Diputar Tiap Pukul 10.00 di DPR
Pemprov DKI Jakarta Pastikan UMP Naik di Atas Rp165 Ribu
Prabowo Minta Pejabat Kurangi Seremoni demi Hemat Anggaran
Bareskrim Naikkan Status Kasus PLTU Kalbar ke Tahap Penyidikan
Cawabup Klaten, Sova Marwati, Temui Jokowi di Solo
Prabowo Upayakan Bertemu dengan Donald Trump Usai Pilpres AS
Prabowo Bentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Pramono Usung Program Hunian Di Atas Kantor Pemerintah Jakarta
Penyidik Kejagung Cecar Zarof Ricar soal Putusan Ronald Tannur
Eks Direktur Umum Pertamina Jadi Tersangka Kasus Pembelian Tanah
Bertemu Lawrence Wong, Gibran Cerita Masa Sekolah di Singapura