News - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memastikan pihaknya tak akan menggunakan anggaran pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), gaji guru di daerah, maupun pembangunan sekolah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai sumber dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasalnya, anggaran Program yang masuk dalam Prioritas Nasional ini akan menggunakan dana cadangan pendidikan, alih-alih anggaran pendidikan yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan pada masing-masing pos dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Jadi tidak diambil dari pos alocated. Tetapi dari cadangan pendidikan yang kita gunakan untuk program Makanan Bergizi Gratis," tegas Sri Mulyani, dalam rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Perlu diketahui, dalam RAPBN 2025 Bendahara Negara telah mengalokasikan dana sebesar Rp722 triliun untuk pos-pos pendidikan, termasuk untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Sedangkan anggaran Program MBG dalam RAPBN 2025 yang telah ditetapkan senilai Rp71 triliun merupakan anggaran on-top alias tambahan anggaran dalam dana cadangan pendidikan.
Selain anggaran pendidikan, Sri Mulyani juga memastikan tidak akan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dalam RAPBN 2025 masing-masing telah dianggarkan sebesar Rp446,6 triliun dan Rp185,2 triliun. Dengan demikian, Program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak akan mengurangi dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah.
"Kami dalam mendesain anggaran pendidikan yang Rp722 triliun itu fokusnya ke anak didik, lokasi didik, tenaga pendidikan, dan juga terhadap prasarana dan sarananya, yaitu sekolahnya dan lain-lain," imbuh perempuan yang karib disapa Ani itu.
Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Dalam hal ini, Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan secara bertahap kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.
"Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG," tulis dokumen itu.
Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah Kabupaten/Kota.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pemprov DKI Telah Bagikan 5.389 Paket Makan Siang Bergizi Gratis
Heru Budi Gelar Simulasi Makan Siang Gratis Pakai CSR Bank DKI
Nyoto Suwignyo Pindah ke Badan Gizi Bantu Program Makan Gratis
Budi Arie Sebut Rp10 M untuk Sosialisasi Makan Gratis Tak Mahal
Populer
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia usai Alami Kecelakaan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Dharma Sebut Pandemi COVID Agenda Asing: Kenapa Bukan Taufik?
Pramono Sebut Jabar Belum Ramah Disabilitas, RK: Saya Minta Maaf
MenPAN-RB Ungkap Update Terbaru Nasib Gaji Tunggal PNS
Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK
Dharma Akui Jadi Bos BSSN Berkat Pramono & Dukung Jadi Presiden
Flash News
Istana Bantah Jokowi Tak Menyalami Try Sutrisno saat HUT TNI
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Soal Kartu Kamu ala RK, Pramono: Sudah Terlalu Banyak Banget
DPR Mengeluh Rumah Dinas Kerap Kemasukan Tikus dan Atap Bocor
Rumah Dinas DPR di Kalibata Masih Dapat Perawatan & Layak Huni
Orang Dekat Gubernur Kalimantan Selatan Diduga Ikut Kena OTT KPK