News - Selain pernah diduduki politikus dari partai politik dan kalangan militer, Jawa Barat sempat mempunyai seorang gubernur mantan anggota Volksraad atau dewan perwakilan rakyat zaman Hindia Belanda, yakni Soetardjo Kartohadikoesoemo. Dialah gubernur pertama provinsi tersebut.

Soetardjo lahir di Blora pada 22 Oktober 1892. Mula-mula ia mengenyam pendidikan formal di ELS (Europeesche Lagere School). Setelah lulus, ia melanjutkan ke STOVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaar), sekolah yang khusus mendidik para calon pegawai pamong praja. Di sinilah ia mulai berkenalan dengan dunia pergerakan dan organisasi.

Saat berusia 19 tahun, Soetardjo terpilih sebagai ketua salah satu cabang Boedi Oetomo sampai tahun 1911, tapi jabatannya itu harus ditinggalkan karena setamat sekolah ia bekerja di kantor Asisten Residen di Blora.

Belum genap setahun di kantor tersebut, ia diangkat menjadi Pembantu Juru Tulis di kantor Residen Rembang. Kariernya sebagai ambtenaar terus menanjak. Dua tahun kemudian ia menjabat sebagai asisten wedana di onderdistrik Bogorejo di daerah Blora. Saat bertugas di posisi ini, kondisi masyarakat di wilayahnya tengah menderita karena diisap para tengkulak dan lintah darat. Ia kemudian mendirikan koperasi untuk mengurangi ketergantungan rakyat kepada para pelaku ekonomi yang menindas tersebut.

Nadi kehidupannya yang digaji oleh pemerintah kolonial tak membuat Soetardjo terlena. Ia bersama pangreh praja pribumi lain mendirikan Persatoean Pegawai Bestuur Bumipoetera (PPBB) yang aktif mengusahakan kemajuan rakyat dan daerah.

Warsa 1930, saat Sukarno diadili di Landraad Bandung karena dituding hendak memberontak kaum kolonial, Soetardjo—waktu itu anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Bandung dan peserta kursus kepemimpinan yang diselenggarakan partai tersebut—ditunjuk untuk menulis kesaksian tentang kegiatan kursus kepemimpinan sebagai klarifikasi atas tuduhan yang menyeret Sukarno dkk ke meja hijau.

Lewat PPBB, ia kemudian menjadi anggota Volksraad dan cukup vokal di dewan perwakilan rakyat tersebut. Pada 20 Desember 1920, ia mengusulkan agar pengurus pusat PPBB mengeluarkan mosi untuk menanggapi rencana penghapusan OSVIA di Madiun oleh pemerintah kolonial.