News - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa ini sekiranya cocok menggambarkan apa yang terjadi pada Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai politik peserta Pemilu 2024 itu tidak hanya gagal lolos ke parlemen karena tersandung syarat parliamentary threshold 4 persen, tapi juga terjebak konflik internal.

PBB misalnya. Setelah Yusril Ihza Mahendra mundur dari kursi ketua umum partai, Pj Ketua Umum PBB, Fahmi Bachmid, mengganti sejumlah pengurus organisasi, salah satunya Afriansyah Noor yang didepak dari posisi sekjen. Pria yang juga wakil menteri ketenagakerjaan itu mengaku diganti mendadak oleh pengurus baru.

Di sisi lain, Fachmi menyebut pencopotan terhadap Afriansyah Noor dilakukan sebagai upaya penyegaran. Ia mengatakan, rotasi dilakukan sesuai AD/ART partai dan kebutuhan organisasi, termasuk menyikapi Pilkada 2024.

Reasoning-nya adalah kewenangan serta organization needs. Pertimbangan sesungguhnya sangat teknis saja, yaitu untuk kepentingan serta kebutuhan akselarasi konsolidasi internal partai dalam menghadapi beberapa agenda strategis nasional, termasuk pelaksanaan pilkada langsung 2024 ini,” kata Fahri saat dikonfirmasi Tirto.

Sontak, Afriansyah tak tinggal diam. Ia bahkan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya akan lawan, saya akan gunakan fasilitas saya sebagai WNI yang dizalimi, yang terzalimi untuk menuntut secara hukum. Ya langkah-langkah kami nanti akan kita diskusikan,” kata Afriansyah di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Konpers Sekjen Partai Bulan Bintang

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Mohammad Masduki saat jumpa pers di Markas PBB, Pasar Minggu, Jaksel, Rabu (19/6/2024). (News/Fransiskus Adryanto Pratama)

Selain PBB, PPP juga sempat mengalami gangguan. Beredar dorongan agar Muktamar PPP digelar 2024 dari jadwal semula 2025. Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Imam Priyono, mengatakan, PPP sudah satu suara dalam menghadapi Pilkada 2024. Semua diputuskan dalam Rapimnas IX PPP pada 6 Juni 2024.

“Alhamdulillah pada 6 Juni 2024 lalu, PPP telah melakukan Rapimnas IX dan salah satu hasilnya adalah ada kesepahaman bersama bahwa PPP saat ini sedang fokus menyongsong pilkada serentak, yang akan diikuti oleh banyak kader PPP maupun non kader yang mendaftar melalui PPP, sehingga dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh Indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025,” kata Imam kepada Tirto, Selasa (18/6/2024).