News - Kita perlu mengapresiasi pesan Presiden Joko Widodo di depan anak buahnya yang menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah kewajiban, bukan prestasi. Predikat opini WTP sudah semestinya dicapai instansi pemerintah di kementerian/lembaga atau level daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban mengelola duit negara.

“Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Dalam acara itu, pemerintah Jokowi kembali mendapat predikat WTP dari BPK delapan kali berturut-turut. Jokowi juga mengingatkan anak buahnya di kementerian/lembaga agar patuh terhadap setiap rekomendasi yang diberikan BPK.

“Agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, makin baik,” ujar Jokowi.

Pesan Jokowi tentu perlu dijalankan seluruh jajaran instansi pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan mengelola duit negara. Kendati demikian, wejangan Jokowi seakan menjadi ironi tersendiri bila menengok compang-campingnya kinerja BPK itu sendiri saat ini.

Sebab pada kenyataannya, BPK masih dijangkiti suap, gratifikasi, hingga korupsi berulang yang dilakukan oleh internal mereka. Pejabat hingga auditor BPK periode ini bahkan sudah ada yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Seakan menjadi rahasia umum bahwa instansi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah berlomba mengejar status WTP. BPK memiliki kewenangan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, hingga tidak memberi pendapat.

Maka tak mengherankan, ambisi instansi mendapatkan opini WTP dari BPK membuka celah munculnya praktik duit pelicin alias suap. Imbasnya, opini WTP yang diberikan BPK bakal sulit dipercaya sepenuhnya, jika lembaga auditor keuangan negara ini tidak dibenahi.

Penyampaian LHP LKPP 2022

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kiri) menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

Pegiat antikorupsi sekaligus eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, memandang suap di tubuh BPK terjadi sebab kewenangan besar mereka sebagai auditor keuangan bagi instansi pemerintah. Ditambah, sudah pasti semua lembaga ingin mendapat opini WTP dari BPK agar tidak dicurigai ada penyelewengan duit negara.

“Semua [instansi] berlomba-lomba dapat WTP agar dapat fasilitas hingga pinjaman atau dana tunjangan di daerah. Di sisi lain, kalau dapat WTP tidak dicurigai ada korupsi, padahal walaupun WTP bisa saja ada korupsi,” kata Yudi kepada reporter Tirto, Selasa (9/7/2024).

Yudi mengamini pernyataan presiden bahwa opini WTP dari BPK sudah menjadi kewajiban yang seharusnya diraih seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, cara-cara lancung muncul untuk mendapat status WTP, seperti menggunakan suap dan gratifikasi untuk auditor BPK yang miskin integritas.

Predikat opini WTP yang menjadi kewenangan BPK justru diobral-obral di tangan pejabat serta auditor nakal. Persengkongkolan jahat ini sudah pasti merugikan keuangan negara.

“Sebenarnya ketika terkait suap-menyuap untuk dapat WTP maka sebenarnya di situ ada potensi temuan yang terbaca sebagai fraud atau korupsi. Dan itu bisa saja menjadi kerugian keuangan negara, namun karena suap temuan itu justru didrop oleh BPK,” jelas Yudi.

Kendati demikian, Yudi berharap momen seleksi anggota BPK yang sedang berlangsung saat ini menjadi momen bersih-bersih lembaga. Dia berharap pejabat BPK selanjutnya diisi oleh orang yang berintegritas, independen, serta bebas dari segala konflik kepentingan.

“Memiliki kesadaran bahwa dia bertugas mengawal keuangan negara yang dikelola Kementerian/lembaga atau pemda sehingga jika ada temuan maka katakanlah itu temuan, dia akan menjadi pahlawan karena menyelamatkan uang negara,” terang dia.