News - Korea Selatan (Korsel) tercatat pernah mengalami dua kali kudeta militer besar sejak negara tersebut berdiri. Adapun sejarah kudeta Korsel terjadi pada 1961 dan 1979 silam.
Peristiwa ini dikhawatirkan kembali terjadi menyusul perintah darurat militer yang dikeluarkan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, pada Selasa (3/12/2024), malam. Lantas, apakah kudeta militer Korsel bakal terjadi lagi?
Perintah darurat militer Korea ini ditayangkan dalam siaran televisi lokal. Yoon menurunkan perintah darurat militer sembari menuduh bahwa oposisi melakukan tindakan “antinegara”.
Seiring dengan perintah darurat militer itu, Yoon menetapkan bahwa partai politik dan berbagai kegiatan parlemen akan dilarang. Ia juga mengatakan bahwa penerbit dan media dikendalikan pihak militer.
Baru berlangsung beberapa jam, perintah darurat militer tersebut dicabut akibat ditolak oleh parlemen. Namun, Park Chan Dae, Ketua Partai Demokrat dari pihak oposisi, tetap meminta Yoon untuk mundur dari jabatan atau dimakzulkan.
“Bahkan jika darurat militer dicabut, dia tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan. Itu diungkapkan dengan jelas kepada seluruh bangsa bahwa Presiden Yoon tidak bisa lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mengundurkan diri,” ujar pemimpin oposisi dalam suatu pernyataan.
Terkini Lainnya
Sejarah Kudeta Militer di Korsel
1. Sejarah Kudeta Korsel 16 Mei 1961
2. Sejarah Kudeta Korsel 12 Desember 1979
Benarkah Kudeta Militer akan Kembali Terjadi di Korsel?
Artikel Terkait
Hasil Proliga 2025 Hari Ini 7 Februari: LavAni-Popsivo Unbeaten
Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Dimulai 10 Februari 2025
Jadwal 8 Besar Liga 4 2025 Jatim: Format, Tim Lolos, Live Mana?
Hasil Voli Red Spark vs Hillstate R5: Menang 3-1 Mega 25 Poin
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Perjanjian Asuransi Pascaputusan MK: Apa yang Saja Berubah?
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Respons TNI soal Tatib Baru DPR Terkait Pencopotan Pejabat
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Flash News
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
Pemprov Bali Gelar Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Data Perbankan dengan AI
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
Staf Hasto Akui Dititip Tas Hitam oleh Harun, Tak Tahu Isinya
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP