News - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, berencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) guna mengatasi barang impor ilegal. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran. Pembentukan Satgas nantinya akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

"Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas," ujar Zulkifli di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas enggan merinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut. Alasannya karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

"Baru tadi kita rapat, besok masih ada lanjutan lagi, saya juga mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal," tutur Zulhas.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menjelaskan pihaknya memang menginginkan adanya pembentukan satgas. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan jalur tikus, maupun pelabuhan resmi, serta menerapkan penegakan hukum terhadap pihak pemerintah yang turut melakukan pelolosan produk impor ilegal ke pasar domestik.

Pembentukan satgas barang impor ilegal ini disambut baik oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. Hanya saja, Ristadi mendorong pelaksanaan satgas harus betul-betul dilakukan secara serius dan tidak hanya sekali gebrakan. Satgas harus berani menindak ilegal-ilegal impor besar, bukan hanya yang kecil-kecil saja.

“Berani tindak ilegal-ilegal impor yang kakap bukan yang kecil saja, law enforcement bagus. Maka barang-barang ilegal akan berkurang di pasaran dan lambat laun akan diisi oleh barang-barang produsen dalam negeri,” ujar dia kepada Tirto, Selasa (9/7/2024).

Menurut Ristadi, jika pemerintah serius dan berani melakukan itu, maka aktivitas produksi di Tanah Air akan menggeliat. Pada gilirannya pabrik-pabrik bisa beroperasi kembali dan menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ernoiz Antriyandarti, melihat pembentukan satgas barang impor ilegal memang bisa menjadi salah satu solusi. Akan tetapi sangat mungkin efeknya hanya sementara dan insidentil.

“Untuk mengatasi impor ilegal, yang diperlukan adalah sistem yang berkelanjutan. Sistem yang efektif menutup semua celah masuknya barang impor ilegal,” ujar wanita akrab disapa Riris tersebut kepada Tirto, Selasa (9/7/2024).

Untuk menerapkan sistem berkelanjutan tersebut, diakui Riris memang akan sulit dan complicated, tetapi bukan mustahil untuk mewujudkannya jika semua pihak yang berkaitan serius memberantas barang impor ilegal. Terlebih masuknya barang impor impor ilegal tidak hanya merugikan industri dalam negeri, tetapi juga merugikan negara.

“Pendapatan negara menurun karena pajak dan bea masuk yang seharusnya diterima, hilang begitu saja. masuk ke kas negara. Rentetan dampak impor ilegal adalah pembangunan ekonomi menjadi terhambat,” terang dia.