News - Kepolisian Republik Indonesia kembali disorot. Hal ini berawal dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang menilai Polri cawe-cawe berpolitik dan mengkhianati semangat reformasi lembaga yang kini dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu.

"Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian. Masih sempat-sempat cawe-cawe," kata Deddy saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Deddy mengeklaim, upaya menghentikan cawe-cawe politik Polri sekaligus permasalahan kepolisian saat ini, salah satunya aksi penembakan, adalah dengan memecat Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto apabila Sigit dipecat.

Dugaan keterlibatan politik praktis Polri pun disinggung secara gamblang oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan, hasil pemantauan Perludem menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada Sumatra Utara, Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada DKI Jakarta.

"Di Sumut, menantu mantan presiden [Jokowi]. Di Jateng karena perang bintang ada mantan panglima dan kapolda bertarung kemudian DKI Jakarta kita melakukan pemantauan penyalahgunaan sumber daya negara di tiga wilayah ini. Hasilnya, menemukan mobilisasi aparat keamanan, ASN, dan praktik bansos," kata Fadli dikutip Tirto dari akun Mahfud MD Official di YouTube, Senin.

Fadli lantas menyebut aparat tersebut dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu. Salah satunya adalah mobilisasi untuk memenangkan Calon Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution. Alhasil, Bobby-Surya unggul dengan perolehan suara 62,7 persen. Sementara Edy-Hasan mendapatkan 37,2 persen per 29 November 2024 dengan suara masuk 100 persen.