News - "Keluhan yang saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit saya kira sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun."

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020) di atas memang menghibur masyarakat yang selama ini memiliki cicilan kendaraan bermotor, khususnya para sopir ojek online (ojol) atau sopir daring. Apalagi di tengah situasi seperti saat ini yakni adanya pandemi virus corona COVID-19.

Namun, tak semuanya menyambut gembira. Industri perbankan dan pembiayaan (leasing) nyatanya kalang kabut dengan kebijakan Jokowi ini. Penyebabnya, Jokowi ternyata belum mengeluarkan aturan jelas atas kebijakan yang diucapkannya secara lisan ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai kebijakan relaksasi kredit ini sebenarnya punya niat baik, "Tapi sayangnya prematur dan tidak siap."

Piter mencontohkan saat Jokowi memberi pernyataan soal pelonggaran ini, terjemahan kebijakan di level OJK dan perbankan belum siap. Alhasil tak dimungkiri banyak perbedaan persepsi terjadi dan menjadi kisruh antar pihak. Ia mencontohkan ada pihak yang berpikir kredit benar-benar ditunda selama 1 tahun bahkan dibebaskan padahal tidak demikian.

“Harusnya jangan diumumkan dulu kalau semua belum siap,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (28/3/2020).

Piter juga mengingatkan kebijakan melonggarkan kredit ini sedikit-banyak dapat mengganggu likuiditas perbankan. Lebih berbahaya lagi bila ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini padahal ia tak terdampak corona COVID-19.

Bila tak ada aturan yang jelas serta tanpa suntikan dana dari pemerintah, penerapan kelonggaran kredit ini pun kembali pada kemampuan masing-masing bank atau leasing.

“Intinya ini enggak boleh merugikan bank. Kalau terjadi pada bank, akan merugikan penabung atau nasabah,” ucap Piter.