News - Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, lolos dari jeratan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengabulkan eksepsi Gazalba Saleh dalam perkara penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Gazalba sebelumnya didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp650 juta dan melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam catatan Tirto, pada 2023 Gazalba juga bebas dari dakwaan Jaksa Penuntutan Umum (JPU) KPK.

Dalam putusan kali ini, Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri, menilai jaksa tak memiliki kewenangan menuntut Gazalba Saleh.

"Majelis Hakim mengadili, mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Gazalba Saleh," kata Fahzal Hendri, dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta dikutip Antara.

Fahzal menjelaskan salah satu alasan Majelis Hakim mengabulkan nota keberatan Gazalba, yakni tidak terpenuhinya syarat-syarat pendelegasian penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi sesuai asas single prosecution system (sistem penuntutan tunggal).

Sidang Dakwaan Gazalba Saleh

Sidang dakwaan Gazalba Saleh dalam kasua TPPU, Senin (6/5/2024). (News/Ayu Mumpuni)

Majelis hakim berpendapat Direktur Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan tidak berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kasus Gazalba Saleh. Sebab itu, penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum KPK tidak dapat diterima.

Untuk itu, majelis hakim memerintahkan Gazalba dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan sela diucapkan serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Namun Fahzal menuturkan, putusan sela yang diberikan majelis hakim tidak masuk kepada pokok perkara atau materi sehingga apabila jaksa penuntut umum KPK sudah melengkapi administrasi pendelegasian wewenang penuntutan dari Kejaksaan Agung, maka sidang pembuktian perkara bisa dilanjutkan.