News - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengembangan satu juta hunian dengan Sekjen Dewan Keluarga Kerajaan Qatar, Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman Hassan Al-Thani. Keduanya bersepakat bakal membangun hunian di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

“Kami sudah siap membawa lokasi yang saya katakan tadi. Ada di Kemayoran, sekitar Senayan, sekitar Kalibata," sebutnya di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Nantinya, perumahan tersebut akan dibangun di tanah milik pemerintah, seperti di aset-aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu). Selain itu, pemerintah juga bakal menyediakan pekerja dan kontraktor untuk membangun perumahan tersebut.

Sementara itu, Qatar akan berperan sebagai investor yang memberikan pembiayaan bagi program prioritas Kabinet Merah Putih tersebut.

"Jadi, ini [MoU] negara dengan negara. Kami diminta kerja cepat. Siapkan lahan, disurvei ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat indonesia [kelas] menengah bawah dan lebih diprioritaskan untuk investor sekarang adalah [pembangunan perumahan] di perkotaan," urai Ara—sapaan Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Syekh Abdul Aziz pun mengonfirmasi peran negaranya sebagai investor.

"Kami akan berinvestasi di Indonesia, menyediakan perumahan untuk masyarakat. Jadi, kami akan bekerja dengan sangat profesional di Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatangan MoU proyek 1 juta rumah antara Ara dan Syekh Abdul Aziz. Selain Prabowo, sejumlah pejabat negara lain yang ikut menyaksikan penandatanganan itu adalah Menteri BUMN, Erick Thohir; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyatakan bahwa hunian yang dibangun bakal berbentuk rumah susun (rusun) atau hunian vertikal. Setelah di Jakarta, nantinya pembangunan juga akan dilaksanakan merata ke seluruh wilayah perkotaan di Indonesia.

"[Pembangunan rusun di] seluruh Indonesia. Karena, di manapun ada keperluan untuk kita membangun, terutama di kawasan-kawasan yang perlu kita renovasi kotanya lebih bagus, di situ kita masuk," kata Fahri, di Istana Negara, Rabu (8/1/2025).

Meski berbentuk rusun, Fahri menyebut Kementerian PKP berkomitmen untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh karena itulah, rusun yang bakal dibangun akan memiliki luas 36 meter persegi.

Meski begitu, Fahri masih enggan menjelaskan kapan rusun dalam program 1 juta rumah itu akan rampung. Namun, yang pasti pembangunan akan dilaksanakan secepatnya.

"(Pembangunan rusun) lebih cepat lebih baik," lanjut dia.

Fahri juga menyatakan bahwa Kementerian PKP akan menyerahkan soal desain ke perusahaan pihak ketiga. Perihal tarif sewa atau pembelian rusun juga bakal diserahkan sepenuhnya kepada pengembang.

"Teknisnya nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas desain [serta] biaya," lanjut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.