News - Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan resmi menetapkan pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 melalui Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp203,56 triliun. Anggaran tersebut tercatat meningkat Rp15,06 triliun atau 8 persen dibandingkan alokasi DAK 2024 sebesar Rp188,50 triliun.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas, mengatakan penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 unik karena menyangkut masa transisi pemerintahan.

DAK sendiri adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah serta sesuai dengan program prioritas nasional.

"Untuk 2025 kita perlu sedikit melihat bahwa 2025 yang direncanakan merupakan hal yang unik karena kita berada di dalam sebuah fase transisi pemerintahan. Sehingga Ibu Deputi akan ada dua tahap dalam penyusunan DAK, saya menyampaikan bahwa kita melakukan dalam dua tahap saat ini," ujar Erwin dalam acara Sosialisasi Kebijakan DAK Tahun 2025, Jumat (14/6).

Pada penyusunan DAK tahap pertama saat ini, Erwin menyebut proyeksi anggaran yang ditampilkan masih mencakup pelayanan dasar masyarakat, seperti kebutuhan air bersih hingga menyangkut infrastruktur jalan raya.

"Tahap pertama ini kita ambil yang basic-basic saja, jadi nanti bidang apa yang ada di situ, air minum, jalan, dan sebagainya, semua bersifat pelayanan dasar," ucapnya.

Kemudian, pada tahap kedua penyusunan program DAK yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, akan dimuat program Makan Bergizi, pembangunan sekolah unggulan hingga lumbung pangan.

"Transisi artinya apa? Akan ada program-program baru yang memuat atau mendanai dari program presiden terpilih, karena dilaksanakan di 2025 di masa kabinet yang baru," ungkap Erwin.

"Di tahap kedua nanti inilah yang akan masuk, kita mengenal makan bergizi, sekolah unggulan, kebijakan lumbung pangan, dan sebagainya, itu yang menjadi topik bahasan di tahap kedua, ini agak unik, jadi teman-teman tahun ini penyusunan DAK dua kali," imbuhnya.

Secara rinci pada penyusunan tahap pertama DAK Tahun Anggaran 2025, diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, terutama pertama untuk mendukung pemenuhan layanan dasar publik untuk mengurangi kesenjangan dan transformasi sosial ekonomi daerah, yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak.

Kedua, mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam rangka pelaksanaan 'Wajib Belajar 13 Tahun', serta peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk percepatan penurunan prevalensi stunting.

Ketiga, peningkatan konektivitas, pengelolan lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Sementara itu, bidang/jenis lainnya pada DAK Fisik dan Nonfisik akan dialokasikan untuk mendukung kebijakan RKP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta kebijakan presiden selanjutnya.