News -
"Menempatkan salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing dan menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting kita," kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (4/1/2025).
Biden tak menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari serikat pekerja United Steelworkers yang mendukung Biden pada saat pemilu.
"Ini jelas merupakan keputusan politik yang telah lama dipikirkan oleh Presiden Biden. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia akan melindungi pekerja Amerika, khususnya di sektor baja,” kata Direktur RealEcon Initiative di Council on Foreign Relations, Matthew Goodman.
“Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” sambungnya.
Keputusan ini juga berdasarkan pada Undang-undang federal yang memberikan kekuasaan pada presiden untuk memblokir transaksi berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat. Diketuai oleh Menteri Keuangan, Janet Yellen, dan terdiri dari anggota Kabinet lainnya.
Bulan lalu, CFIUS gagal mencapai konsensus tentang kemungkinan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut. Di samping itu, menurut beberapa analis dan penasihat, penolakan yang dilakukan Biden terhadap kesepakatan tersebut dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika Serikat. Apalagi, kemungkinan perang dagang di bawah pemerintahan Trump yang akan datang yang telah berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada mitra dagang.
“Kita membutuhkan sekutu terutama dalam perang (kemungkinan perang melawan China),” kata peneliti senior nonresiden di American Enterprise Institute, John Ferrari.
“Jepang adalah sekutu setia di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan manufaktur, jadi kita membutuhkan mereka. Mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika Serikat akan membuat kita lebih kuat,” ujarnya.
Presiden terpilih, Donald Trump, juga menentang akuisisi tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada bulan November, ia berjanji akan memblokir kesepakatan tersebut dan menggunakan insentif pajak dan tarif untuk mengembangkan U.S. Steel.
Oleh karenanya, Nippon Steel maupun U.S. Steel telah menyepakati untuk menempuh jalur hukum. Mereka beralasan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal mengikuti prosedur yang tepat dalam mempertimbangkan akuisisi tersebut dan hanya terkait keputusan politik.
"Pernyataan dan Perintah Presiden tidak memberikan bukti kredibel apapun terkait masalah keamanan nasional, yang memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Keputusan ini juga sebenarnya menyusul kebijakan proteksionis lain yang diambil oleh pemerintahan Biden. Tahun lalu, dia diketahui menaikkan tarif impor baja dari China tiga kali lipat.
"Sudah terlalu lama, perusahaan baja Amerika Serikat menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil karena perusahaan asing telah menjual baja di pasar global dengan harga yang sangat rendah, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penutupan pabrik di Amerika," kata presiden dalam pernyataannya pada hari Jumat.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Apa Faktor Utama Penyebab Kebakaran di Los Angeles?
16 Orang Tewas akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Los Angeles
Kemenlu RI Laporkan 4 WNI Terdampak Kebakaran di Los Angeles
Indonesia Gabung BRICS, Luhut: Pasar Kita Lebih Besar
Populer
Apa Faktor Utama Penyebab Kebakaran di Los Angeles?
Daya Beli Tertekan, Harga Pangan Kian Menggila
Era Bakar Uang Meredup, Startup Unicorn Berjuang Agar Tak Lenyap
Untung Rugi RI Beli Minyak Rusia usai Resmi Jadi Anggota BRICS
Edy Rahmayadi Minta MK Batalkan Kemenangan Bobby-Surya
Meutya Klaim Tak Kenal Rudy Valinka yang Dilantik Stafsus
PT KAI Memberlakukan Gapeka 2025 per 1 Februari 2025
Daya Beli Lesu, Masihkah Tanggal Diskon di 2025 Menggiurkan?
Flash News
TNI di NTT Tewas Gantung Diri, Diduga Stres karena Mahar
Tom Lembong Diperiksa Lagi di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
Viral Pagar Laut di Bekasi, KKP Sudah Bersurat ke Pemiliknya
KPK Sita Aset Rp8,1 M terkait Korupsi Dana Hibah APBD Jatim
Cak Imin Ungkap Data Tunggal Sosial Ekonomi Rampung Sebulan Lagi
2 Anggota Polres Jakpus Disanksi Demosi 8 Tahun terkait DWP
130 WNA Jadi Tersangka Tindak Pidana Imigrasi di 2024, Naik 145%
Gus Ipul Sebut Program Sekolah Rakyat Bakal Dimulai di Jakarta
Meutya Klaim Tak Kenal Rudy Valinka yang Dilantik Stafsus
Polisi Tangkap 3 Pelaku Penjarah Mobil Pengangkut Daging MBG
Andika-Hendrar Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Jateng di MK
Fasilitas Umum Kota Bandung Rusak Akibat Permainan Koin Jagat
Pemprov DKJ Segera Isi Kursi Kadis hingga Lurah yang Kosong
Gempa M 6,9 di Jepang, Tsunami Kecil Terjadi di Miyazaki & Kochi
Keputusan Isu Libur Sekolah saat Ramadan Akan Diambil Pekan Ini