News - Juru Bicara atau Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membantah rumor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masuk bursa calon Gubernur Jakarta dalam Pilkada Serentak 2024.
Prastowo menegaskan bahwa Sri Mulyani sejauh ini sama sekali belum berkomunikasi dengan partai politik mana pun dalam kaitannya dengan rumor tersebut.
Ia menambahkan, saat ini Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tidak dalam kapasitas untuk mengomentari dan berdiskusi dengan partai politik di luar tupoksinya sebagai Menteri Keuangan.
"Memang Ibu [Sri Mulyani] tidak dalam kapasitas untuk mengomentari, membahas atau terlibat dalam diskusi-diskusi itu," ucap Prastowo.
Saat ini, kata Prastowo, fokus Sri Mulyani sedang menyiapkan transisi pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo agar Kementerian Keuangan ke depannya berjalan baik dan dapat dikelola dengan matang.
Meski demikian, Prastowo menghormati segala macam diskusi dari kalangan partai politik hingga masyarakat. Dia menganggap beredarnya isu Sri Mulyani masuk bursa Cagub Jakarta hanya bumbu demokrasi.
Sebelumnya, DPD PDIP Jakarta membocorkan nama tokoh publik non-kader yang menjadi opsi untuk dijadikan calon Gubernur Jakarta. Beberapa nama tersebut yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani, hingga eks Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Selain tokoh non-kader, PDIP Jakarta juga mengungkapkan nama kader yang menjadi opsi dijadikan Cagub Jakarta, yakni Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sedan Ketua DPD PDIP Jakarta, Adi Wijaya.
"Di internal [DPD PDIP Jakarta], masih melihat nama-nama yang masuk. Sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," tutur Kepala Badiklatda DPD PDIP Jakarta, Gilbert Simanjuntak, kepada awak media, Selasa (7/5/2024).
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Hasto Senang PDIP Akhirnya Tumbangkan PKS di Pilkada Kota Depok
Daftar Lengkap Program 100 Hari Kerja Pramono-Rano
Polisi Kerahkan 1.172 Personel Amankan Sidang PHPU di MK
Lewat Putusan Sela, MK Kabulkan Penarikan Gugatan Andika-Hendi
Populer
PT TRPN Minta Maaf atas Aksi Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Pengurai Kemacetan Mulai Besok
Coretax Galat Terus, DJP & Pengembang Harus Tanggung Jawab
Prabowo Klaim Kinerja 100 Hari Pemerintahannya di Luar Prediksi
Ketahanan Pangan di Tangan Militer: Untung atau Buntung?
Sengketa Cluster Tambun, Pembelajaran Bagi Calon Pembeli Rumah
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
KPK Jadikan HP Hasto & Kusnadi Alat Bukti di Sidang Praperadilan
Flash News
Turki Komitmen Ikut Serta Pembangunan IKN & Tandatangani 13 MoU
Pemerintah dan DPD Serahkan DIM RUU Minerba ke Baleg DPR
DPR Ancam Rujak K/L bila Lemahkan Pelayanan Imbas Efisiensi
Menpan RB: Pengangkatan Stafsus saat Efisiensi Diperbolehkan
Budi Arie soal Dituding Tak Selaras dengan Prabowo: Jangan Diadu
Bareskrim Mulai Selidiki Kasus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
PDIP Bantah Tudingan Jadi Kompor Hubungan Jokowi-Prabowo
Erdogan Dukung Sikap Indonesia yang Konsisten Membela Palestina
Kapolri & PBNU Siapkan MoU Penanganan Kekerasan di Pesantren
Nusron Akan Temui PN Cikarang Bahas Penggusuran Rumah di Bekasi
Hasto Senang PDIP Akhirnya Tumbangkan PKS di Pilkada Kota Depok
Anggaran Polri Turun Rp20,5 T & KPK Rp201 M Akibat Efisiensi
Sulsel Tetapkan Tanggap Darurat Banjir di 4 Kabupaten/Kota
Prabowo Janji Rampungkan CEPA Indonesia-Turki di Depan Erdogan
DPR Minta Pemerintah Tak Tambah Stafsus saat Efisiensi Anggaran