News - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengultimatum seluruh ketua umum partai politik yang akan bergabung ke pemerintahannya, agar tidak menunjuk orang yang hanya menggerus APBN, diusulkan mengisi menteri di kabinetnya.
Menurut Prabowo, pernyataan itu sejatinya telah disampaikannya kepada seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” kata Prabowo dalam sambutanya pada Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Prabowo mengingatkan bahwa zaman yang serba canggih saat ini memudahkan untuk melacak aksi nakal mereka melakukan dana APBN. “Ini jaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” kata Prabowo.
Namun, Prabowo menyadari semua partai politik membutuhkan dana dan sumber daya untuk menghidupkan dapurnya masing-masing. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyarankan agar mencari uang dengan cara yang halal.
“Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," tukas Prabowo.
Sebagai informasi, hanya PDIP yang belum menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kendati demikian, PDIP telah memberikan sinyal akan bergabung.
Saat ini, Prabowo tengah menyusun nomenklatur kementerian serta memanggil beberapa kandidat menteri jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, tak memungkiri PDIP akan merapat dalam pemerintahan Prabowo.
Muzani yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPR itu membenarkan beberapa menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kembali akan bekerja di kabinet Prabowo-Gibran. Kandidat menteri tersebut dipilih kembali setelah melihat kompetensi dan kinerja di pemerintahan Jokowi.
“Kan, Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama, nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” kata Muzani.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Potret Gedung Kementerian di Tengah Pemangkasan Anggaran
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
Pendaftaran Digital Cek Kesehatan Gratis di Puskemas Dibatasi
Populer
Potret Gedung Kementerian di Tengah Pemangkasan Anggaran
ICW Protes Kebijakan Gapeka 2025 karena Picu Keterlambatan
Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Damkar Diterjunkan
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
KPK Sita Dokumen usai Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan
Jasad Jurnalis Metro TV Ditemukan di Halmahera Selatan
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
Munas PBNU: Kepemilikan Laut Haram, Jual Beli Karbon Dibolehkan
Flash News
Gedung Kementerian ATR/BPN Kebakaran, 20 Unit Damkar Diterjunkan
LRT Jabodebek Sempat Mengalami Gangguan, Ini Biang Keroknya
MUI: Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi
LRT Jabodebek Gangguan, Penumpang Diturunkan di Stasiun Pancoran
Jasad Jurnalis Metro TV Ditemukan di Halmahera Selatan
Mayat Pria Ditemukan di Parit Pinggir Tol Bandara Soetta
Puan Maharani Bertemu dengan Paus Fransiskus Bahas Pancasila
Kelakar Bahlil saat Mik Mati di Rakernas Golkar: Belum Dapat Gas
AKBP Bintoro Ajukan Banding Usai Dipecat Buntut Kasus Pemerasan
Bahlil Optimistis IKN Pindah pada 2028, Meski Anggaran Diblokir
AFC Sanksi PSSI Gegara Laga Uji Coba Persiraja vs Penang FC
AKBP Bintoro Dipecat dari Polri Diduga Terlibat Pemerasan
Erick Tunjuk Eks Asisten Teritorial Panglima TNI Jadi Bos Bulog
Munas PBNU: Kepemilikan Laut Haram, Jual Beli Karbon Dibolehkan
Pembangunan Taman Safari di IKN Dimulai Akhir 2025