News - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan pembobolan data NPWP yang diduga dilakukan peretas Bjorka. Penyelidikan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Itu sedang kami dalami, kemudian kami juga menunggu komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, dalam konferensi pers, Selasa (24/2024).
Menurut Himawan, forensik digital dilakukan guna memperkuat bukti-bukti dalam proses penyelidikan. Dia mengaku belum dapat membeberkan apakah benar Bjorka yang melakukan pembobolan tersebut.
Himawan juga menyebut bahwa tim penyidik juga masih mendalami apakah pembobolan itu berkaitan dengan tersangka Barik (25) yang baru ditangkap usai meretas sistem Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan menjual datanya.
"Masih berproses [pendalamannya]. Nanti, kami komunikasikan dengan beberapa kementerian," ungkap dia.
Untuk diketahui, data 6 juta NPWP diduga bocor. Pembobolan data itu diketahui usai akun peretas Bjorka menjual data tersebut senilai US$10 ribu di darkweb.
Bahkan, contoh data yang ditunjukkan oleh Bjorka adalah milik Presiden Joko Widodo, anak-anaknya, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya. Bjorka mengklasifikasikan data NPWP itu sebagai nama-nama VVIP Indonesia.
Bjorkan mengumumkan hal itu dengan menyebut anak Presiden Jokowi dengan julukan bodoh. Selain itu, data NPWP orang-orang di kementerian disebutnya “si tidak berguna”.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
6 Juta NPWP Diduga Bocor, Menko Hadi: Sebagian Bukan Data Asli
Kominfo Tindaklanjuti Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP
DJP Bantah Ada Kebocoran 6,6 Juta Data NPWP secara Langsung
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Kebocoran Data NPWP
Populer
PT TRPN Minta Maaf atas Aksi Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Pengurai Kemacetan Mulai Besok
Prabowo Klaim Kinerja 100 Hari Pemerintahannya di Luar Prediksi
KPK Jadikan HP Hasto & Kusnadi Alat Bukti di Sidang Praperadilan
Ketahanan Pangan di Tangan Militer: Untung atau Buntung?
Coretax Galat Terus, DJP & Pengembang Harus Tanggung Jawab
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Sengketa Cluster Tambun, Pembelajaran Bagi Calon Pembeli Rumah
Flash News
PDIP Bantah Tudingan Jadi Kompor Hubungan Jokowi-Prabowo
Erdogan Dukung Sikap Indonesia yang Konsisten Membela Palestina
Hasto Tuding Jokowi Lakukan Desoekarnoisasi Jilid II
Kapolri & PBNU Siapkan MoU Penanganan Kekerasan di Pesantren
Nusron Akan Temui PN Cikarang Bahas Penggusuran Rumah di Bekasi
Hasto Senang PDIP Akhirnya Tumbangkan PKS di Pilkada Kota Depok
Anggaran Polri Turun Rp20,5 T & KPK Rp201 M Akibat Efisiensi
Sulsel Tetapkan Tanggap Darurat Banjir di 4 Kabupaten/Kota
Prabowo Janji Rampungkan CEPA Indonesia-Turki di Depan Erdogan
Bule Keroyok Sekuriti Finns Beach Club Bali, 4 Pegawai Luka-Luka
Polri Kantongi Pengakuan Kades Kohod soal Alat Pemalsuan Dokumen
MenpanRB Target PP THR & Gaji ke-13 2025 Terbit Sebelum Ramadan
MK Hanya Bisa Bayar Gaji Sampai Mei Akibat Efisiensi Anggaran
Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Sopir Bus di Lampung
Presiden Erdogan Tiba di Istana Bogor, Disambut Murid SD-SMP