News - Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, pesimistis Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dapat memberikan pekerjaan kepada juru parkir liar. Alasannya, karena mencari pekerjaan di Jakarta tergolong sulit.

"Susah, ini dikatakan Pak Heru bakal memberikan pekerjaan ke juru parkir liar. Nah, pekerjaan apa nih yang mau dikasih ke mereka?" kata Taufik kepada awak media, Jumat (10/5/2024).

"Ya bagus sih kalau dapat. Cuma kan, cari pekerjaan di Jakarta itu susah sekarang. Apalagi orang-orang yang tidak punya keterampilan," lanjut Taufik.

Taufik pun menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggandeng juru parkir liar. Nantinya dengan langkah tersebut, juru parkir bisa menjadi legal.

Dia menjelaskan pihak Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan minimarket. Setelah itu, Pemprov akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) tambahan dari retribusi parkir tersebut.

"Sementara bahwa di minimarket-minimarket bisa dibuka tempat parkir, bekerja sama dengan minimarketnya, dan kemudian ada orang yang resmi atau ditunjuk sebagai juru parkir," ungkap Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mendorong Pemprov DKI untuk menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait penertiban juru parkir liar. Pergub ini harus segera dibahas, mengingat proses perancangan pergub membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Selain pergub, Pemprov DKI juga bisa menerbitkan peraturan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Penerbitan peraturan dinas tergolong memakan waktu lebih singkat daripada penerbitan pergub.

"Buat penertiban, dalam hal ini tidak perlu perda atau pergub, tapi peraturan di tingkat kepala dinas juga bisa. Dari Dinas Perhubungan, misalnya, tentang ketentuan untuk juru parkir liar," kata Taufik.