News - Setelah VOC bubar, Priangan mengalami reformasi besar-besaran dalam berbagai lini. Wilayah yang semula berstatus daerah hinterland (pedalaman), bertransformasi menjadi kawasan metropolis yang saling terhubung dengan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer sampai Panarukan. Distribusi barang menjadi lebih efisien dan murah sehingga para elite lokal di Priangan kian kaya.

Menurut sejarawan Belanda, Jan Breman, dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (2014), di masa tanam paksa, kabupaten di Priangan yang paling banyak menghasilkan kopi adalah Cianjur. Lalu disusul oleh Bandung Parakanmuncang. Warsa 1806-1807, misalnya, jumlah panen kopi di Cianjur mencapai 1.444.106 pohon.

Di luar hubungan Priangan dan Hindia Belanda yang mesra dalam lingkaran merkantilisme dan kemudian kapitalisme, Cianjur sebagai perintis hubungan dua kelompok elite ini paling awal mendapat keuntungan secara politis.

Pada mulanya Cianjur berdiri sebagai kabupaten yang lemah secara legitimasi. Dibandingkan dengan Bandung, Sumedang dan Sukapura (sekarang Tasikmalaya), Cianjur tidak pernah mendapat restu Kerajaan Mataram untuk berdiri sebagai kabupaten.

Kendati telah memproklamasikan diri sebagai kabupaten mandiri sejak abad ke-17, Cianjur baru diakui sebagai kabupaten oleh entitas politik lain, yakni VOC pada tahun 1707. Itu pun terjadi karena Bupati Cianjur Wira Tanu III berhasil memberikan produksi kopi yang menguntungkan VOC sebagaimana disinggung di atas.

Angin politik yang melemahkan Kerajaan Mataram dan memperkuat cengkeraman VOC telah mengangkat harkat Bupati Cianjur sehingga diperhitungkan dalam dunia politik Priangan.

Puncak dari fenomena ini adalah didaulatnya Cianjur menjadi ibu kota Keresidenan Priangan pada 1815. Sejak itu, Cianjur resmi menjadi kota kediaman residen yang membawahi wilayah Kabupaten Bandung, Sukapura, Limbangan (Garut sekarang), dan Sumedang.

Kondisi ini, sebagaimana disebut R. Dienaputra dalam "Transformasi Sistem Politik di Cianjur: Dari Tradisional ke Modern" (2011), berbanding terbalik dengan kondisi dua abad sebelumnya di mana Sumedang yang menjadi pusat pemerintahan di Priangan atas persetujuan Kerajaan Mataram.