News - Pengundian lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro (TM) 2 di lokasi Jalan Beskalan, Kota Yogyakarta ricuh. Adu pendapat ini terjadi dipicu pihak UPT Pengelolaan Cagar Budaya Kota Yogyakarta yang dinilai curang dan tak adil.

Ketua Paguyuban Tri Dharma yang merupakan komunitas PKL TM 2, Supriyati, mengatakan pihak Pemkot Yogyakarta sejatinya menyediakan kuota sebanyak 406 lapak. Namun, hanya mengundi untuk 334 lapak saja.

"Sempat ricuh karena Pak Ekwanto [Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta] mengatakan bahwa di Beskalan tersedia 406 lapak. Kenapa [cuma 334 lapak yang diundi], 72 enggak diikutkan enggak bisa jawab," ujar Upik, sapaan akrabnya dihubungi kontributor Tirto, Sabtu (11/1/2025).

Menurut Upik, proses undian lapak seharusnya transparan. Namun, keberadaan 72 lapak yang tidak diundi telah mengindikasikan adanya 'pengaturan'.

"Sudah terciderai. Padahal baru mau masuk undian di Beskalan kok sudah terisi 72 lapak," cecar Upik.

Upik menduga ada informasi bahwa kuota 72 lapak yang dikurangi dalam undian itu diperuntukkan bagi pihak tertentu.

"Seharusnya [semua bakal pedagang di Beskalan] bareng-bareng mengundi bareng anggota kami [Tri Dharma]," lontarnya.

Lebih lanjut, Upik juga menduga, kuota 72 lapak bagi pihak tertentu itu akan ditempatkan di lantai satu.

"Nah itu enggak mungkin dipilih dulu, kan nggak lewat tahap pengundian," ungkapnya.

Terjadinya ketidaktranparanan itu, membuat PKL TM 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma sepakat untuk tidak mengambil undian lapak.

"Itu aneh. Kami [anggota Tri Dharma] tidak ambil nomor undian," tegas Upik.

Kontributor Tirto, pun berupaya menghubungi Ekwanto. Namun, kepala UPT yang berada di bawah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta itu tidak memberikan respons sampai berita ini ditulis.

Sebelumnya, PKL TM 2 telah melakukan aksi penolakan relokasi, karena lahan tempat mereka berjualan masuk proyek Jogja Planning Gallery (JPG). Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana memindahkan PKL TM 2 ke Beskalan dan Ketandan.