News - Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Teguh Setyabudi, mengatakan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencapai 91,54 persen atau setara Rp68,81 triliun hingga 10 Desember 2024. Target pendapatan Jakarta hingga akhir tahun mencapai Rp73,95 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja DKJ baru mencapai 74,75 persen atau setara Rp56,83 triliun dari target belanja hingga akhir tahun mencapai Rp70,15 triliun. Karena itu, Teguh meminta adanya peningkatan pendapatan dan realisasi belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Perlu upaya lebih untuk meningkatkan realisasi pendapatan sebesar Rp5,34 triliun atau naik 7,13 persen dan anggaran belanja yang diserap sebesar Rp13,32 triliun atau sekitar 17,52 persen," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/12/2024).
Di satu sisi, Teguh meminta OPD se-Jakarta memastikan realisasi belanja hingga akhir 2024 minimal mencapai 93 persen. Mengingat, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mencapai 92,55 persen.
Dengan demikian, realisasi belanja DKI 2024 setidaknya dapat lebih tinggi daripada realisasi belanja tahun kemarin. Teguh turut meminta kepala OPD se-Jakarta melakukan pembayaran terhadap program-program akhir tahun.
"Pastikan output dan outcome seluruh kegiatan tercapai serta terpenuhinya capaian atas komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri [P3DN] yang ditargetkan hingga akhir tahun," sebut dia.
"Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan internal melalui pengecekan kecukupan kas pada bendahara pengeluaran dan penerimaan; kesesuaian kondisi barang/progres pelaksanaan pekerjaan, jumlah, serta mutu realisasi belanja," lanjut Teguh.
Dalam kesempatan itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali seluruh Asisten Sekda DKI agar mengawasi penuntasan target kinerja dan capaian target realisasi anggaran dalam sisa waktu tahun 2024.
“Inspektorat, BPKD serta BPPBJ agar melakukan pendampingan dalam rangka pencapaian target kinerja yang prudent dan akuntabel," katanya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Sempat Berhenti, 10 Kapal ke Kepulauan Seribu Kembali Beroperasi
Pemprov DKI Musnahkan 9.812 Miras Ilegal, Ada Anggur hingga Bir
Heru Budi Hartono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta
Teguh Setyabudi Rombak 7 Jabatan Pejabat Pemprov DKI Jakarta
Populer
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Trump Tutup USAID usai Elon Musk Tak Diberikan Informasi Rahasia
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Beda dengan Pertambangan, Pengeboran Panas Bumi Ramah Lingkungan
Kasus eFishery & Dampak Berantai ke Industri Perikanan Nasional
Terdakwa Rasuah DJKA Akui Atur Lelang Demi Danai Kampanye Jokowi
Flash News
Dirut PT KTM Ditahan karena Ikut Minta Persetujuan Impor Gula
Prabowo Kenang NU era Gus Dur Kerap Lindungi Kelompok Minoritas
Prabowo Beri Sinyal Beri Gelar Pahlawan pada Tokoh NU di 2025
Pramono Akan Bangun Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta
Prabowo Ancam Anak Buah Langgar Hukum: yang Dablek, Saya Tindak
Pramono Akan Gunakan Dana Zakat dalam Program Pemutihan Ijazah
Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang Capai Rp480,7 M di 2025
Kejaksaan Tahan Dirut PT Kebun Tebu Mas Terkait Kasus Impor Gula
Pigai: Upaya Penanganan HAM Berat Prabowo Sama dengan Jokowi
P2MI Yakin Kasus Tembak PMI di Malaysia Ditangani Transparan
Polisi Tangkap Pria Pembunuh Istri & Penagih Utang di Bekasi
Menkes: Eselon 1 Kemenkes Naik Pesawat Ekonomi seperti Wartawan
Tim Hukum Klaim KPK Cuma Periksa Hasto Tanya Biodata: Ini Aneh
Gugatan Perdata AKBP Bintoro Diklaim Upaya Hancurkan Polisi
Pemohon Mau Lengkapi Keterangan, Gugatan Perdata Bintoro Dicabut