News - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menangani polusi udara melalui sejumlah program. Salah satunya mengintegrasikan lokasi parkir dengan sistem disinsentif uji emisi.

Program ini menyasar pengendara kendaraan bermotor yang tak lolos uji emisi untuk membayar biaya lebih tinggi daripada pengendara yang kendaraannya lolos uji emisi. Dengan demikian, pengendara kendaraan yang tak lolos uji emisi tidak mendapatkan subsidi parkir dari Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan, tujuan disinsentif tarif parkir tersebut untuk mengendalikan pencemaran udara dari sektor transportasi. Disinsentif uji emisi ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

"Diamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan atau atau tidak memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi," ucap Asep, Minggu (2/5/2024).

Ia mengungkapkan, DLH DKI Jakarta hendak memperbanyak lokasi parkir yang menerapkan disinsentif uji emisi. Pihaknya pun mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar menambah jumlah kantong parkir dengan disinsentif uji emisi masing-masing.

Misalnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol masing-masing menambah kantong parkir dengan disinsentif uji emisi. Selain penambahan di lokasi milik pemerintah, DLH DKI Jakarta juga akan menambah kantong parkir dengan disinsentif uji emisi di lokasi swasta.

"Untuk lokasi parkir yang dikelola swasta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan. Karenakan kondisi saat ini tarif parkir yang diterapkan di lokasi parkir swasta sudah menerapkan tarif parkir tertinggi," urai Asep.

Pemprov DKI Jakarta menangani polusi udara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menangani polusi udara melalui sejumlah program. Salah satunya mengintegrasikan lokasi parkir dengan sistem disinsentif uji emisi. FOTO/ Dishub DKI

Ia menuturkan, penambahan kantong parkir tersebut dilakukan agar masyarakat rutin menyervis kendaraan bermotor masing-masing. Dengan demikian, emisi gas buang kendaraan bermotor warga Jakarta tidak melebihi ketentuan yang berlaku.

Menurut Asep, tarif parkir disinsentif uji emisi tergolong sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dishub DKI Jakarta mengelola PAD tarif parkir itu.

"Memperbanyak lokasi parkir yang menerapkan disinsentif parkir bertujuan [agar masyarakat] melakukan uji emisi, sehingga mau melakukan perawatan dan servis kendaraan secara rutin. Dengan demikian, kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan ambang batas uji emisi gas buang kendaraan," katanya.

Asep menyatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mencari tempat uji emisi. Sebab tempat uji emisi akan semakin banyak, seiring dengan pertambahan kantong parkir disinsentif uji emisi.

"Jika lokasi parkir yang menerapkan disinsentif parkir sudah banyak, otomatis tempat uji emisi akan berkembang sesuai kebutuhan. Saat ini tempat uji emisi menunggu kepastian pelaksanaan uji emisi berjalan sesuai regulasi yang ada," paparnya.

Mobil yang lulus uji emisi dikenai tarif parkir normal Rp 5.000 per jam. Sedangkan mobil yang tak lulus uji emisi dikenai tarif parkir tertinggi Rp 7.500 per jam.

Rencananya, akan ada 131 kantong parkir yang terintegrasi dengan sistem disinsentif uji emisi. Lokasinya di pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta gedung layanan pemerintahan atau lembaga.