News -

"Meskipun biaya awalnya tinggi, penghematan tagihan listrik dalam jangka panjang tentunya akan memberikan keuntungan bagi pemilik PLTS," ujar Hari.

PLTS DKI Jakarta

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) DKI Jakarta. (FOTO/dok: Pemrov DKI)

Pembangunan PLTS di Jakarta sudah mencapai kapasitas sekitar 28,1 MW hingga 2023. Di gedung pemerintah, kapasitas PLTS yang dibangun sebesar 3,8 MW. Lokasi pembangunan ini tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta, terutama gedung yang memiliki akses publik, seperti RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), sekolah, serta GOR (Gelanggang Olah Raga), untuk dapat menginformasikan pembangunan energi baru terbarukan.

"Sampai 2023, berkat pembangunan PLTS Rooftop, pengurangan emisi sebesar 22 ton CO2,” tutur Hari.

Sementara, untuk tahun ini, yang dilakukan DTKE untuk bangunan pemerintah sebanyak 220 kWp di delapan lokasi, dengan sistem on grid. Sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung langsung ke jaringan listrik utama atau grid. “Sesuai dengan Permen ESDM *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 2 Tahun 2024, tidak ada proses ekspor impor daya/jual beli ke grid PLN,” papar Hari.

Lebih lanjut ia menyatakan, target pembangunan PLTS DKI Jakarta mencapai 200 MW pada t2050 mendatang. Hal ini diharapkan akan meningkatkan bauran energi terbarukan di Jakarta.

Pembangunan PLTS, sambung Hari, menjadi salah satu aksi iklim yang akan mendukung pencapain target pengurangan emisi karbon di Jakarta sebesar 30 persen pada 2030 dan net-zero pada 2050, seperti yang ditargetkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021.