News - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum memiliki dapur untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Pemkot Yogyakarta juga belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksaan MBG.
Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, tidak menyangkal, bahwa Kota Yogyakarta belum punya dapur untuk program MBG. "Nanti dengan berjalannya pelaksanaan pasti akan ditata," sebutnya diwawancarai di Kota Yogyakarta, Kamis (9/1/2025).
Namun, Sugeng memastikan program MBG dapat berjalan baik di Kota Yogyakarta jika sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
"Nggak mungkin mosok Kota Yogyakarta, [siswa] masak sendiri. Pasti ada kepanjangan tangan [bisa ambil] dari UMKM atau siapapun yang dimungkinkan," ujarnya.
Program MBG saat ini memang belum berjalan di Kota Yogyakarta karena belum dijadwalkan untuk berjalan di wilayah dengan angka stunting yang tergolong rendah ini.
"Memang jadwalnya dari pisat belum. Kan Kulonprogo dan Kota Yogyakarta belum. Kalau yang lain sudah [terjadwal untuk melaksanakan program MBG]," ujar Sugeng.
Dia mengaku mendapat informasi, ada tiga wilayah yang telah memiliki jadwal MBG. Antara lain Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul yag akan mulai pada 13 Januari 2025.
"Tapi yang pasti kita sudah siap, kalau untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," sebut Sugeng.
"Kapan? Saya belum tahu juga sampai hari ini, tapi memang Kota Yogyakarta belum berjalan karena belum didhawuhi berjalan," imbuhnya.
Walikota terpilih Pilwalkot Yogyakarta 2024, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa juknis MBG harus diikuti. Namun, dia menekankan pada makanan yang bergizi efektif dan efisien.
"Makanan dengan harga sama, bisa konten berbeda. Balita dan bumil kekurangan protein hewani," lontarnya.
Hasto juga mengaku tak khawatir dengan belum tersedianya sarana dapur untuk MBG. "Orang kurang coro [ada banyak cara] namanya ibu PKK dan UMKM. Tapi kami lebih prioritaskan sifatnya yang butuh untuk berkembang [otak anak]," tandasnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pemerintah Pakai Cara Persuasif Hadapi Penolakan MBG di Yakuhimo
BGN Bantah Ada Mitra Mundur dari Program MBG karena Tak Dibayar
BGN Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Sudah Capai 730 Ribu
BGN: Sidak Prabowo Mendadak & Minta MBG Lebih Berkualitas
Populer
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Hemat Anggaran Pemerintah Timbulkan Risiko PHK di Bisnis MICE
Beda dengan Pertambangan, Pengeboran Panas Bumi Ramah Lingkungan
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Kasus eFishery & Dampak Berantai ke Industri Perikanan Nasional
Trump Tutup USAID usai Elon Musk Tak Diberikan Informasi Rahasia
Flash News
Pemerintah akan Tempatkan Atase Hukum di KBRI Seoul
Tes DNA 2 Korban Tewas Kecelakaan GT Ciawi Butuh Waktu Sepekan
Prabowo Singgung Reshuffle, Dasco: Warning agar Menteri Evaluasi
KKP Periksa 5 Kades Terkait HGB Pagar Laut Tangerang
MA Tolak Kasasi Ayah Pembunuh 4 Anaknya, Tetap Dihukum Mati
KPK Serahkan Proses Hukum Pegawai Gadungan ke Polres Jakpus
BPJPH Ungkap Seluruh Kosmetik Wajib Halal Mulai Oktober 2026
6 Korban Tewas Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi Teridentifikasi
Dirut PT KTM Ditahan karena Ikut Minta Persetujuan Impor Gula
Prabowo Kenang NU era Gus Dur Kerap Lindungi Kelompok Minoritas
Prabowo Beri Sinyal Kasih Gelar Pahlawan pada Tokoh NU di 2025
Pramono Akan Bangun Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta
Prabowo Ancam Anak Buah Langgar Hukum: yang Dablek, Saya Tindak
Pramono Akan Gunakan Dana Zakat dalam Program Pemutihan Ijazah
Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang Capai Rp480,7 M di 2025