News - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana pengalihan jalur masuk tujuh komoditas ke Indonesia timur dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Tujuh komoditas itu yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
“Sebaiknya begitu ya (dilanjutkan di pemerintahan Prabowo), karena itu akan jadi booster, terutama untuk industri di tujuh sektor,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dikutip keterangan resmi, Kamis (03/10/2024).
Namun, Febri mengaku hingga transisi pemerintahan baru ini, belum ada rapat terbatas (ratas) lagi yang membahas pemindahan pintu impor tujuh komoditas tersebut. Dia juga belum mendengar ada pembahasan oleh pemerintahan transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo.
“Tapi menurut kami itu penting dilakukan. Terutama untuk meningkatkan permintaan domestik atas produk manufaktur yang tujuh tadi itu. Komoditas tekstil, pakaian jadi, elektronik, kosmetik, kubin keramik, itu harus direvisi untuk meningkatkan permintaan domestik,” kata Febri.
Sebelumnya diberitakan bahwa usulan pemindahan pelabuhan impor ke luar Jawa itu berasal dari Zulhas dan Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut mereka, penampungan di pelabuhan Pulau Jawa saat ini sudah melebihi kapasitas.
Namun, Zulhas menuturkan bahwa kementeriannya saat ini tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan baru. Oleh karena itu, keputusan atas rencana pemindahan pelabuhan barang impor tersebut akan ditentukan pemerintahan Prabowo Subianto.
“Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin aja. Kita enggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nantilah di pemerintahan baru,” jelasnya saat ditemui usai konferensi pers di kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024).
Meski begitu, Zulhas mengatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut dengan tim transisi Prabowo. “Belum [didiskusikan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo]. Dibilang baru didiskusikan,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Zulhas: Indonesia Tak Impor Gula dan Garam Konsumsi pada 2025
Menperin Akan Berikan Insentif ke Sektor Industri Usai UMP Naik
Kebijakan Tarif Trump Dorong Investasi Cina ke Indonesia
72 Ribu Kontainer Tekstil Ilegal Masuk RI, DPR Sentil Bea Cukai
Populer
Usaha Panjang Untuk Menjaga Sang Ibu Lautan
Hujan Pungutan di 2025: Kredit Terancam, Rakyat Makan Tabungan
Ummi Wahyuni Dicopot DKPP, Pleno Pilgub Jabar Dipimpin Plt KPU
Nestapa Ojol: Tersisih dari BBM Subsidi, Status Kerja Tak Pasti
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Rawan Konflik Kepentingan Polisi Bentuk Gugus Ketahanan Pangan
Eksplorasi Emas Putih di Nusantara, Logam Berharga yang Terbuang
Prabowo Teken Revisi UU DKJ, Ini Poin-Poin yang Berubah
Flash News
Dishub Bali Memprediksi 2,7 Juta Turis Masuk Bali saat Nataru
Warga Kolong Tol di DKJ Wajib Bayar Sewa Rusun Mulai Bulan ke-7
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Keluarga Korban Hadir Sidang Etik Penembak Siswa SMK di Semarang
Polisi Periksa Ibu MAS Terkait Peristiwa Pembunuhan Lebak Bulus
Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dituntut 6 Tahun 4 Bulan Penjara
PPP akan Gelar Mukernas 13-15 Desember 2024 di Ancol
Lalu Lintas selama Libur Nataru 2024/2025 Diatur Melalui SKB
Agung Laksono akan Bawa Hasil Munas PMI Tandingan ke Kemenkumham
Siti Fauziah, Perempuan Pertama Dilantik Jadi Sekjen MPR
Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Jalani Sidang Etik
Pemerintah akan Kembangkan Inovasi E-Budgeting & E-Procurement
Nawawi: Kebenaran LHKPN Memprihatinkan, Ada Indikasi Terima Suap
Fitroh Janji Tuntaskan Perkara Korupsi yang Disorot Masyarakat