News - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 40 SMA Unggulan Garuda hingga 2029. SMA itudimaksudkan untuk memfasilitasi murid-murid unggulan berbagai daerah. Ia juga diharapkan menghasilkan talenta-talenta bidang sains dan teknologi bagi kemajuan Indonesia.

Tak hanya sekolah unggulan, pemerintah juga berencana membangun Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Rencana ini mencuat usai Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menghadiri rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (3/1/2025) lalu.

Namun, ide pembangunan SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat itu menuai kontra dari pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Menurutnya, dua program itu justru berpotensi memperburuk ketimpangan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Ini justru akan memperparah yang namanya ketimpangan pelayanan, kualitas pelayanan di dunia pendidikan," ujar Ubaid dalam Podcast For Your Politics di Kantor RedaksiTirto, Jakarta.

Menurut Ubaid, pemerintah lebih baik mengatur pelayanan pendidikan agar berkualitas, setara, dan berkeadilan bagi semua. Terlebih setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tak hanya menyoroti soal masalah SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat, Ubaid juga mengkritisi rencana pemerintah mendatangkan guru asing serta masalah sistem zonasi pendidikanyang selama ini menjadi keluhan bagi orang tua murid. Selengkapnya, simak obrolan Tirto dengan Ubaid berikut.

FYP Ubaid Matraji

FYP Ubaid Matraji. News/Andhika Krisnuwardhana