News - Pemerintah akan membangun pemukiman yang terbakar akibat konflik berdarah antara warga Desa Ilepati dan Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Pulau Adonara, Senin (21/10/2024) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut, pemerintah tidak hanya akan membangun pemukiman, melainkan juga akan melakukan penetapan batas wilayah desa agar tidak lagi terjadi konflik. Ia pun mengatakan, kebijakan itu akan dilakukan pemerintah setempat dan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.

"Pembangunan rumah kembali. Tetapi beberapa proses administrasi harus kita lakukan, termasuk membicarakan lebih dalam dengan masyarakat, pihak-pihak desa yang bersengketa agar konflik sosial ini tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Pratikno di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Kemudian, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, mengaku akan terjun langsung dengan berkoordinasi kepada gubernur maupun bupati setempat demi menyelesaikan masalah konflik puluhan tahun itu.

"Karena ini memindahkan bukan hanya rumah, tapi kehidupan. Sudah ada yang puluhan tahun tinggal di situ, ratusan tahun, dekat dengan gerejanya, dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah," kata Maruarar.

Oleh karena itu, Maruarar memastikan akan ada upaya dialog dengan masyarakat tentang rencana pembangunan kembali pemukiman agar tidak terjadi konflik berulang. Hal ini sesuai arahan Pratikno dalam menyelesaikan konflik berdarah di kedua desa tersebut.

"Jadi arahan dari Pak Menko, kita tidak pakai pendekatan top down, tapi dialog, dan itu berulang-ulang, supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya, kadang-kadang diajak terlibat bicara, jadi gak dihuni," tuturnya.

Diketahui, konflik antar desa Ilepati dan Bungalima, Adonara Barat, bermula dari konflik berkepanjangan soal tanah adat yang telah berlangsung sejak 1970.

Pada tahun 1990, telah terjadi mediasi antar kedua desa tersebut, tetapi upaya mediasi belum menyepakati batas tanah yang disengketakan.

Pada 2024, telah dilakukan pengukuran batas oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), namun ketidakpuasan masyarakat tetap ada hingga kembali terjadi konflik antar kedua desa tersebut, Oktober lalu. Atas konflik tersebut, satu orang tewas karena tertembak, empat orang mengalami luka tembak, dan 49 rumah terbakar.