News - Memasuki 2025, layanan transportasi umum perkotaan yang dikerjasamakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan Yogyakarta berhenti beroperasi. Selain itu, beberapa daerah lainnya mengurangi operasional bus yang merupakan bagian dari program Teman Bus.
Semula, Kemenhub berkerja sama dengan 11 pemkot/pemkab, yakni Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, Banyumas, dan Balikpapan. Kerja sama itu menyediakan total sebanyak 45 koridor layanan transportasi umum dengan skema buy the service (BTS).
Namun, kini hanya sembilan pemkot/pemkab yang berkomitmen untuk mengambil alih pengelolaan Teman Bus.
Jika dirinci, Medan bersedia mengambil alih seluruh (5) koridor, Palembang 1 koridor, Surakarta 3 koridor, Banjarmasin seluruh (4) koridor, Makassar 1 koridor, Bandung seluruh (5) koridor, Surabaya 1 koridor, Banyumas akan mengambil alih koridor pada 2026, dan Balikpapan baru akan mengambil alih koridor pada akhir 2028.
“Balikpapan rencana mengambil alih di 2028 sesuai dengan MoU. Banyumas rencana mengambil alih koridor di 2026 sesuai dengan MoU. memang mereka tidak 2019, mereka belakangan [menjalin kerja sama BTS]. Tapi, memang sesuai MoU-nya 2028 Balikpapan dan 2026 Banyumas,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, saat berbincang dengan Tirto, Rabu (8/1/2025).
Selain karena kontrak BTS yang sebagian telah rampung per 31 Desember 2024, ketidakberlanjutan program Teman Bus di wilayah Bali dan Yogyakarta juga disebabkan oleh nihilnya komitmen dari pemprov masing-masing.
Meski begitu, baik Budi maupun Direktorat Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) sepakat bahwamenjelang berakhirnya masa kerja sama, Kemenhub telah mendorong pemda untuk melanjutkan pengelolaan Teman Bus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
“Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan DI Yogyakarta, Ditjen Hubdat telah melakukan audiensi berkaitan dengan keberlanjutan program buy the service serta berkorespondensi resmi terkait rencana pelaksanaan Program BTS 2025 di wilayah perkotaan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) dan Yogyakarta,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (8/1/2025).
Terkini Lainnya
Masalah di Yogyakarta
Komitmen Pemda Diperlukan
Krisis Angkutan Umum
Artikel Terkait
Takdir Kelabu Transportasi Publik di Pulau Dewata
Penyebab Bus Trans Metro Dewata Berhenti Beroperasi di Bali
Jam Operasional KRL, MRT, dan LRT Selama Malam Tahun Baru 2025
Trans Jogja Belum Ramah Difabel, Pengguna Kursi Roda kesulitan
Populer
Mampus Kau Dikoyak-koyak Sepi
Mendikti Satryo Duga ASN Kemendikti Demo karena Tolak Dimutasi
Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
Gus Yahya Anggap Enteng Keracunan 40 Siswa usai Santap MBG
Pemicu Ratusan Pegawai Kemendikti Saintek Demo Menteri Satryo
Bung Towel Diancam Disiram Air Keras dan Anaknya Mau Diculik
Trenggono Duga Pagar Laut Banten Dibuat untuk Reklamasi Alami
Polemik Potongan Aplikasi Ojol & Jalan Panjang Menuju Sejahtera
Flash News
Menteri Agus Minta Klarifikasi WN Cina Taruh Uang di Paspor
Polri Ungkap 3 Sindikat Judol, Total Aset Disita Rp61 Miliar
PCO Yakin Kasus Mendikti Satryo Selesai Lewat Dialog Internal
Trenggono Duga Pagar Laut Banten Dibuat untuk Reklamasi Alami
DPR Akan Panggil Menteri Trenggono, Bahas soal Pagar Laut Banten
Pemerintah Diberi Ruang Izinkan Perguruan Tinggi Kelola Tambang
Bencana Longsor di Denpasar Utara, Bali: 5 Meninggal, 3 Selamat
Surya Paloh Bertemu Dasco, Bicara 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
LKPP Koordinasi dengan KPK Cegah Korupsi Lewat e-Katalog
Polri Resmi Bentuk Desk Penanganan Masalah Ketenagakerjaan
KPK Perpanjang Cegah Walkot Semarang Mbak Ita ke Luar Negeri
Litbang Kompas: 80,9% Responden Puas Kinerja Prabowo-Gibran
Program MBG Belum Merata, Prabowo: Saya Minta Maaf
Mendikti Satryo Duga ASN Kemendikti Demo karena Tolak Dimutasi
PPATK Laporkan Kades yang Diduga Pakai Dana Desa untuk Judol