News - Beberapa hari lalu publik dibuat memicingkan mata saat membaca sebuah berita. Komedian senior, Tessy, merasa tersinggung. Gawat betul itu warta, siapa berani bikin Tessy mangkel?
Masyarakat ikut kesal. Bukan karena seberapa penting bobot berita soal komedian bernama asli Kabul itu, tapi akar yang memantik rasa ketersinggungan komedian tersebut.
Pangkal persoalan ini muncul saat masyarakat dibuat gaduh dengan pernyataan pejabat yang bilang ada sosok berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Pejabat itu adalah Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Pernyataan Benny sontak menjadi bola liar karena dia sendiri tak bilang siapa sosok berinisial T tersebut.
Tessy, ya Tessy, yang memiliki nama diawali huruf T jadi kena getahnya. Ini serius, Tessy tak sedang bercanda atau bermain ketoprak. Pasalnya, kuasa hukum dia, Nazaruddin Lubis, sampai mesti sowan ke Gedung Bareskrim Polri, di Jakarta, Selasa (30/7/2024) lalu, untuk memberikan klarifikasi.
Rupanya pernyataan Benny memantik kisruh sebab beberapa klien Tessy jadi curiga kepada sang komedian. Tak tanggung-tanggung, Tessy jadi kehilangan kontrak pekerjaan sebagai brand ambassador produk herbal.
Tidak heran Tessy harus repot-repot mengirimkan kuasa hukum ke Markas Besar Polri untuk menyatakan bahwa bukan dia sosok berinisial T yang disebut Benny.
“Kami menegaskan juga bahwa kalau ada buktinya, tangkap itu pelaku sebenarnya, sehingga tidak melebar dan meresahkan masyarakat,” ujar kuasa hukum Tessy, Nazaruddin, kepada awak media di Bareskrim Polri.
Tantangan dari pihak Tessy masuk akal dan logis. Beralasan juga kekesalan Tessy, karena pernyataan soal sosok T memang jadi simpang siur. Masyarakat jadi gaduh dan menduga-duga pernyataan Benny yang asal lempar tanpa penjelasan.
Bukan hanya jadi kontroversi, perkataan Benny justru terbukti kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang ingin sapu bersih judi online. Kenapa begitu? Ternyata Benny mengaku bukan bermaksud demikian.
Setelah diperiksa enam jam oleh polisi, Benny berujar bahwa ada misleading alias salah sangka soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Ternyata T yang dimaksud adalah sosok sindikat penempatan kerja ilegal, dan bukan di Indonesia, tapi di Kamboja.
Kenapa harus gaduh dan ramai dulu untuk klarifikasi bahwa itu salah paham. Imbasnya, masyarakat malah bingung dan bertanya-tanya.
Pernyataan-pernyataan pejabat publik yang bikin gaduh dan kontroversial memang sering terjadi. Entah jadi diwajarkan atau kelewat tuman, sikap pejabat yang begitu sering kali terulang. Padahal, persoalan seperti ini tak bisa dianggap sebagai angin lalu belaka.
Analis Sosio-politik dari ISESS, Musfi Romdoni, memandang akar persoalan berulang sikap pejabat publik yang sering asal njeplak di khalayak adalah pola humas yang buruk. Pejabat publik sering alpa bahwa mereka bukan sekadar memimpin lembaga biasa. Karena terlena, berpikiran yang penting menjabat dan punya kuasa.
“Karena merasa sebagai pejabat memiliki kekuasaan, mereka lupa kalau setiap pernyataan dan tingkah lakunya menjadi konsumsi publik. Ini sebenarnya mental feodal, mental yang belum sepenuhnya sadar sedang berada di iklim demokrasi,” kata Musfi kepada Tirto, Rabu (31/7/2024).
Musfi merasa para pejabat kita tidak memiliki kesadaran yang cukup bahwa mereka tengah berbicara di publik. Penyebab masalah ini berulang, menurut Musfi, pejabat publik merasa berbicara di ruang tertutup dengan kolega dekat, sehingga sering ngawur di hadapan publik.
Masyarakat sendiri jangan sekonyong-konyong disalahkan jika jadi gaduh. Menurut Musfi, sudah jadi sifat lazim manusia untuk menaruh perhatian pada sesuatu yang biasa. Jadi jika ada sesuatu yang berbeda, misterius, atau terdengar asing—apalagi datang dari mulut pejabat publik—sudah tentu jadi perhatian.
“Manusia dikenal sebagai Homo Quaerens atau makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadinya ketika disodorkan inisial [T] misalnya, masyarakat langsung penasaran,” jelas Musfi.
Terkini Lainnya
Persoalan Berulang
Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Tangkap 5 Tersangka Sindikat Judol Akurasi4D
Komdigi Blokir 14.219 Konten Judi Online pada 4-5 Desember 2024
Indonesia Tangkap Buron Red Notice Interpol Judol Asal Cina
Pemerintah Terapkan Pembatasan Transfer Pulsa untuk Cegah Judol
Populer
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Ledakan Gedung Perkantoran di Bulungan, Karyawan Luka & Lemas
Hujan Pungutan di 2025: Kredit Terancam, Rakyat Makan Tabungan
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Usaha Panjang Untuk Menjaga Sang Ibu Lautan
Flash News
Menkes Bantah Ikut Cawe-cawe dalam Dualisme Kepemimpinan PMI
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Komnas HAM Telah Beri Rekomendasi Soal Kasus Penembakan Gamma
Transjakarta Luncurkan 200 Bus Listrik demi Kurangi Emisi di DKJ
Ledakan Gedung Perkantoran di Bulungan, Karyawan Luka & Lemas
Pohon Tumbang di Monkey Forest, 2 WNA Dilaporkan Tewas
23 Unit Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran Rumah di Kemayoran
Kepala OIKN Basuki Sebut ASN Pindah ke IKN per April 2025
Menkum Siap Mediasi Kubu JK Vs Agung Laksono soal Dualisme PMI
Teguh Setyabudi Resmikan Pembangunan SPALD-T TB Simatupang
Yusril: Rekonsiliasi Cara Terbaik Tuntaskan Pelanggaran HAM
Polda Metro Jaya Tangkap 5 Tersangka Sindikat Judol Akurasi4D
Istana Sebut Pemerintahan Pindah ke IKN Paling Lambat 2029
Yusril: Pemerintah Serius Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM
Panji Gumilang Diserahkan ke JPU dalam Kasus TPPU